SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia
Bojonegoro – Di tengah kondisi keuangan Bojonegoro, Jawa Timur, yang memprihatinkan karena Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) yang jauh dari ekspektasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetap berupaya memenuhi komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Doni Bayu Setiawan mengatakan, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya diputuskan honor GTT K2 naik dari Rp600.000/bulan menjadi Rp750.000/bulan. Sedangkan untuk GTT non K2 naik dari Rp400/bulan menjadi Rp500rb/bulan.
Politisi partai PDI-Perjuangan ini mengakui jika dilihat kenaikan maupun besaran honor tidak seberapa, tapi setidaknya menunjukkan komitmen dewan untuk memperjuangkan kesejahteraan GTT, khususnya K2 yang sangat berharap diangkat menjadi PNS.
“Kami menyadari bahwa keberadaan GTT adalah vital, dan terkadang tugasnya melebihi guru PNS,” ujarnya kepada suarabanyuurip.com, Selasa (22/11/2016).
Karenanya, kenaikan honor pada 2017 nanti adalah sudah sepantasnya, meski belum mampu memenuhi angka Rp 1.000.000.
“Semoga ini dapat membantu GTT dan menambah semangat GTT serta K2 untuk tidak patah semangat,” imbuhnya.
Terkait pengangkatan K2 menjadi PNS, menurut Doni, itu merupakan kewenangan pusat. Tapi pihaknya tetap meminta jangan sampai ada perubahan data, apalagi ditambahi. Karena ini sama saja mendzolimi perjuangan dan pengabdian GTT K2.
“Data K2 harus dikunci. Semua pihak, baik pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah, serta termasuk Forum K2 sendiri harus ikut menjaga kevalidan data K2,” pesannya.(rien)