Sabtu, 26 Mei 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Ada Kesepakatan yang Diabaikan Semen Indonesia

Editor: samian
Selasa, 15 Mei 2018
Ali Imron
HENTIKAN PAKSA : Bekas lahan garapan petani yang sudah digaruk alat berat tambang dihentikan warga.

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

Tuban- Adanya penghentian alat berat tambang milik PT Semen Indonesia (SI) pada Senin (14/5) kemarin, dibenarkan oleh Kepala Desa (Kades) Pongpongan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sutrisno. Lahan tersebut memang sah milik perusahaan semen BUMN, tapi ada kesepakatan yang diabaikan yaitu kompensasi sehingga memicu gejolak petani penggarap.

“Lahan sudah milik SI, tapi dulu sudah dijanjikan mau dikasih kompensasi,” ujar Kades Sutrisno, saat dikonfirmasi suarabanyuurip.com, Selasa (15/5/2018).

Kades ramah ini, kaget ketika ada vendor masuk menangani kompensasi. Hal ini menimbulkan miskomunikasi dengan petani penggarap maupun Pemdes ring 1 SI. Sesuai komitmen awal, kompensasi harus diberikan ke petani di balai desa dengan disaksikan Pemdes. Kendati demikian, realita dilapangan pemberiannya dari pintu ke pintu.

Selama ini, Pemdes mengikuti hasil musyawarah dengan petani penggarap. Diantara keinginan petani, kompensasi bukan hanya berupa uang tunai tapi lebih pada program berkelanjutan.

“Misalnya dibentuk kelompok ternak atau lainnya, supaya pasca tidak menggarap petani tetap punya sumber penghasilan,” terangnya.

Sutrisno tak ingin warganya menganggur pasca tidak memiliki lahan garapan. Satu-satunya solusi yang harus diberikan perusahaan, yakni program berkelanjutan sesuai dengan kemampuan petani tersebut.

Hasil pengamatannya di lapangan, kompensasi yang diberikan vendor tidak merata ke semua petani penggarap. Di pilih petani yang menggarap di lahan yang dekat akses masuknya. Sedangkan penggarap di dalam akses utama ini, infonya tidak akan dapat ganti rugi.

“Ini yang menimbulkan kerancuan dan miskomunikasi,” tegasnya.

Dia meyakini, jika ganti rugi ini diberikan ke semua petani tentu tidak akan ada gejolak. Persoalan ini sudah dikomunikasikan dengan pihak PT United Tractors Semen Gresik (UTSG), sedangkan untuk Bina Lingkungan (Binling) SI belum bisa diajak bicara karena sedang rapat.

Diantara hasil koordinasi dengan UTSG yakni, manajemen UTSG tidak punya kewajiban menangani dampak di sekitar tambang. Untuk pembebasan atau kompensasi pengganti tanaman hanya sampai akhir 2017.

Begitupula di tahun ini, penyiraman dampak debu langsung ditangani oleh manajemen SI. Sedangkan kontrak suporting masih berlangsung hingga 2018. Dalam kontraknya, UTSG hanya mengeksploitasi lahan yang siap ditambang.

Menyikapi gejolak ini, Kasi Humas SI, Sani Yuwono, menegaskan, bahwa lahan tambang di Desa Pongpongan sudah resmi milik SI. Selama ini, lahan tersebut memang digarap oleh petani. Apabila disebut menggaruk lahan petani kurang pas, karena sudah ada perjanjian hitam diatas putih.

Pihak SI sudah melakukan serangkaian proses, diantaranya memberitahu ke petani penggarap lahan kalau lahan tersebut akan ditambang. Dalam beberapa hari ke depan, juga akan ada penggantian tanaman dengan tanda tangan.

“Semua petani penggarap menyetujui,” sergah Sani.

Dalam waktu dekat, Sani juga akan mengkroscek ke petani Pongpongan yang bernama Agus dan Kundori. Apakah keduanya sudah tanda tangan ganti tanaman apa belum. Dikarenakan laporan timnya, semua ganti tanaman sudah clear.

Selama ini, pihak semen plat merah sudah banyak memberikan kelonggaran ke petani penggarap. Kalau untuk program pemberdayaan lain lagi. Selama ini SI telah memberikan bantuan Rp250 juta ke desa ring 1 dalam program Forum Masyarakat Kokoh (FMK). Idealnya petani penggarap itu dilibatkan oleh Pemdes.

“Kenapa kemarin kita berhenti karena tak ingin ada konflik dengan warga,” tegas Sani.

sementara Ketua Karang Taruna Pongpongan, Darwanto, menambahkan, jika saat ini ada 11 petani penggarap lahan tambang di dekat akses masuk utama. Persoalannya, pemberian kompensasi ganti rugi tanaman tidak melalui  Pemdes. Selain itu, program pasca petani tak memiliki garapan lahan harus menyejahterakan dan berkelanjutan.

“Baik itu diberi pekerjaan atau program pemberdayaan masyarakat,” pungkas Darwanto yang selama ini menuntut bersama Kades Pongpongan.(Aim)

Dibaca : 1267x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan
iklan