Jum'at, 22 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

AJI Bojonegoro : Jurnalis Berhak dapat THR

Editor: nugroho
Selasa, 07 Agustus 2012

SuaraBanyuurip.com - Ririn W

Bojonegoro – Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Bojonegoro menyerukan kepada persuahaan media di Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan, Jatim, memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada Jurnalis dan pekerja media. Karena hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 04/ 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan, pekerja yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan THR secara proporsional yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x satu bulan upah.

Divisi Advikasi AJI Bojonegoro Bambang Yulianto menjelaskan, AJI Bojonegoro menyatakan, besaran THR yang harus diterima oleh jurnalis dan pekerja media harus di atas upah minimum kabupaten/kota. Sebab, jurnalis dan pekerja media membutuhkan biaya untuk pemenuhan peningkatan kapasitas profesi, pemenuhan intelektual, informasi, dan bahan bacaan bermutu.

“Kita telah membuat perhitungan upah layak jurnalis di wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan,” kata Bambang melalui press rilisnya, Senin (7/8/2012) malam tadi.

Sesuai estimasi AJI Bojonegoro,  lanjut Bambang,  upah layak jurnalis di Bojonegoro yakni UMK Bojonegoro 2012 sebesar Rp 930.000 + ½ nilai UMK. Sehingga besaran upah layak jurnalis di Bojonegoro adalah Rp 1.395.000/bulan.  Sedangkan untuk upah layak jurnalis di Tuban yakni UMK Tuban 2012 sebesar Rp970.000 + ½ nilai UMK sebesar Rp1.455.000/bulan dan untuk Kabupaten Lamongan yakni UMK Lamongan 2012 Rp950.000 + ½ nilai UMK sebesar Rp 1.425.000/bulan.

Pembayaran THR itu, kata Bambang, diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Bagi pengusaha yang tidak memberikan THR sebagaimana ketentuan Permenaker No 4 Tahun 1994 itu dianggap melakukan tindak pidana pelanggaran dengan ancaman hukuman kurungan tiga bulan.

 “Karena itu kita menyerukan kepada perusahaan media yang mempekerjakan jurnalis dan pekerja media memberikan THR sesuai ketentuan Permenaker Nomor 04 Tahun 1994 tentang THR Keagamaan,” tegas Kontributor Metro Tv ini.

 Menurut Bambang, pemberian THR dan upah yang layak bagi jurnalis dan pekerja media akan membawa dampak positif bagi produktifitas dan profesionalisme jurnalis. Dengan kesejahteraan yang memadai maka jurnalis akan bekerja secara profesional dan menghasilkan berita yang objektif dan bermutu bagi masyarakat. (suko)

 

Dibaca : 1311x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan