Minggu, 19 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Aktivis PMII Tuntut SG Atasi Rumah Retak

Editor: samian
Minggu, 22 Oktober 2017
Ali Imron
Ketua PC PMII Tuban, Habib Mustofa.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban  - Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban, Jawa Timur, menuntut Semen Gresik (SG) Kerja Sama Operasinal (KSO) Semen Indonesia segera mengatasi persoalan puluhan rumah retak di desa sekitar tambangnya. Ada sekira 88 rumah di Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, dan Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, yang terdampak peledakan tambang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

"Puluhan rumah terdampak peledakan dindingnya retak," ujar Ketua Pimpinan Cabang (PC) PMII Tuban, Habib Mustofa, melalui siaran resmi yang dikirimkan kepada suarabanyuurip.com, Minggu (22/10/2017).

Data keretakan rumah yang dipegangnya meliputi, 38 rumah asal Dusun Koro, Desa Pongpongan, dan 50 rumah di Dusun Ngetuk, Desa Karanglo. Disinyalir bukan hanya di dua desa itu saja, melainkan ada desa lain yang terdampak.

Pantauannya di lapangan, keretakan rumah sekitar tambang kerap terjadi dalam kurun 5 tahun terakhir. Tingkat keparahannya pada dua bulan September-Oktober 2017. Belum adanya kompensasi, mengindikasikan perusahaan tambang yang beroperasi di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek seakan tutup mata.

PC PMII Tuban menduga, SG sudah menyalahi aturan saat peledakan di area tambang. Hal ini bisa di ukur, sejak tahun 1990-an belum ada protes dari warga soal dampak peledakan. Dibandingkan lima tahun terakhir, banyak rumah retak di sekitar tambang.

"Ini jelas SG telah menyalahi aturan," tegas pemuda kelahiran Desa Karangagung, Kecamatan Palang ini.

Semestinya, sekelas BUMN harus memastikan peledakan tambang di wilayahnya tidak membuat rumah warga retak. Radius peledakan dengan permukiman, harus diukur minimal berjarak 500 meter. Minimal bulan Oktober ini harus ada langkah konkret dari SG.

Dia meminta eksekutif maupun legislatif Tuban segera bertindak dengan melakukan penelitian di lapangan. Hasil peneletian tersebut bakal menjadi dasar, apakah SG menyalahi peraturan atau tidak. Jika melanggar regulasi harus diproses hukum.

"Kalau hanya kompensasi pasti akan timbul keretakan kembali," terang pemuda yang pernah studi di Stitma Tuban.

Saat ini, PMII Tuban melihat Pemerintah Tuban terlihat acuh atas kejadian ini. Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, seolah tidak ada langkah konkret dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) maupun Komisi A DPRD yang konsen pada pertambangan.

Kasi CSR SG, Siswanto, mengaku telah bertanggungjawab terhadap rumah retak di sekitar operasi tambangnya. Sebagian sudah dilakukan perbaikan, dan sisanya pasca bulan Suro.

"Perbaikan dilakukan PT UTSG sebagai pelaksana tambang," sambungnya.

Fenomena rumah retak dampak peledakan tambang SG, ternyata belum sampai ke telingan Ketua DPRD Tuban, Miyadi. Untuk membuktikan kebenaran informasi di media, Komisi A bakal diterjunkan ke lokasi.

"Dalam waktu lima tahun tak ada laporan," sergahnya.

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, juga meradang saat dikonfirmasi perihal rumah retak di Kerek dan Merakurak. Tak seharusnya BUMN seperti itu. Pekan ini pihaknya bakal meminta data dari Dinas LH, apakah benar kondisi tersebut.

"Pasti ada kesalahan dalam teknis tambangnya," geramnya.

Informasi yang dihimpun dari tim UTSG, aktivitas tambang SG masih di bawah ambang batas. Suara ledakan tak lebih dari 90 desibel, dan getarannnya di bawah 0,3 Hz. Untuk jumlah titik sekali ledakan juga berkurang drastis. Dulu sekali meledak bisa sampai 50 titik, sekarang hanya terisa 20 titik.(Aim)

Dibaca : 372x
FB
Ada 1 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Minggu, 22 Oktober 2017 20:51
Ayo pdo di gandeng,di lihat,di gali,di rencanakan,terus pdo di perbaiki.
Lautan samudra alfatihah
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan