Selasa, 26 Maret 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Aktivis Sosial Tuding Ada Ketidakadilan di PEM Akamigas Cepu

Editor: nugroho
Jum'at, 22 Februari 2019
Ahmad Sampurno
Kristiyuana, Aktivis Sosial Kecamatan Cepu.

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Persoalan pekerja penunjang di lingkungan Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas ditanggapi aktivis sosial Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Diduga ada ketidakadilan yang dialami para pekerja tersebut. 

Kristiyuana, salah satu aktivis sosial Cepu, menyampaikan, telah mendengar persoalan tersebut cukup lama. Dia menilai ada sesuatu yang tidak adil yang dialami pekerja di PEM Akamigas. 

"Dari sisi kemanusiaan, saya melihat ada yang tidak adil di sana," kata Kristi kepada suarabanyuurip.com, Jumat (22/2/2019).

Dirinya mendesak pihak PEM Akamigas bersikap adil terhadap para pekerja. Salah satunya membuat perjanjian kerja yang jelas.

Sebagaimana Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, palam pasal 50, jelas dia, disebutkan jika hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. 

Pada pasal 57 disebutkan jika perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis. Sekalipun demikian, dalam undang-undang itu juga diatur secara lisan, tapi dalam pasal 63 disebutkan bahwa pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh.

"PEM Akamigas harus bijaksana memperhatikan nasib mereka, segera buat perjanjian kerja," desak mantan penyiar radio ini.

Pada dasarnya semua saling membutuhkan. Artinya, perusahaan butuh pekerja dan mereka juga butuh pekerjaan.

"Seharusnya memang ada take and give," ujar wanita berhijab itu.

Kristiyuana mengaku prihatin dengan kondisi yang dihadapi para pekerja di Institusi milik Kementerian ESDM tersbut.

"Karena sewaktu-waktu mereka bisa di-PHK karena tidak adanya kontrak kerja," pungkasnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Blora, Subiyanto menyampaikan dirinya perlu mempelajari persoalan tersebut.  Sebab rekrutmen tenaga kontrak antara perusahaan dan institusi pemerintah berbeda.

Dicontohkan, jika di Pemkab Blora untuk rekrutmen harus berdasarkan Kemenpan RB. Sedangkan dalam perusahaan mengacu UU ketenagakerjaa.

"Kalau PEM Akamigas, ini kan badan Layanan Umum, ikut mana ? Akan kita pelajari dulu," kata dia.

Dia justru mempertanyakan pekerja yang mau bekerja meski tanpa kontrak kerja.

"Kenapa mereka mau bekerja ? Coba ditanyakan dulu apakah mereka sudah bertanya kepada tempat mereka bekerja soal kontrak kerja itu," sarannya. 

Sekretaris Serikat Pekerja Kontrak Stem Cepu (SPSC), Muhamad Abdul Khayi, mengaku belum menanyakan perihal kontrak kerja kepada pihak PEM Akamigas. Namun, dirinya mengaku segera menindaklanjuti untuk menanyakan hal itu. 

Untuk diketahui, nasib pekerja di lingkungan Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas sampai saat ini masih menggantung. Para pekerja penunjang tersebut bekerja tanpa ada ikatan kontrak yang jelas.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan PEM Akamigas, Prasudjyana Gamarlap Seputra menjelaskan, selama belum ada pemenang tender, pekerja sementara kontrak dengan PPK PEM Akamigas.

"Untuk bulan Januari karena belum ada pemenang tender, mereka dikontrak dengan PPK. Kemudian Februari ini juga dikontrak kembali dengan PPK," ujarnya.

Keterlambatan pelaksanaan lelang karena ada kerusakan sistem aplikasi lelang elektronik di Kementerian ESDM. Proses lelang saat ini masih berjalan. Tetapi belum ada pemenang. (ams)




Dibaca : 3458x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>