Rabu, 20 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Anggota Dewan Belum Serahkan Mobil Dinas

Editor: samian
Minggu, 10 September 2017
Ahmad Sampurno
Mobil dinas anggota DPRD Blora yang diminta Pemkab Blora untuk dikembalikan.

SuaraBanyuurip.comAhmad Sampurno

Blora - Hingga saat ini, belum semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, Jawa Tengah, mengembalikan mobil dinas (mobnas) dikembalikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Blora melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Menurut Sekretaris DPRD (Sekwan), Pujianto Said, belum semua mobil dinas anggota dewan dikembalikan. Namun, dirinya belum bisa memberikan informasi jumlah mobnas yang sudah dan belum dikembalikan. Karena dia mengaku masih berada di luar kota.

"Belum bisa kasih data, Mas. Kelihatannya tinggal sedikit. Katanya mereka belum sempat mengembalikan," kata Pujianto Said, kepada suarabanyuurip.com melalui pesan singkat, Minggu (10/9/2017).

Sementara Supardi, Ketua Komisi D DPRD Blora, mengaku telah mengembalikan mobil dinas yang dipakainya. Meski pihaknya tidak memungkiri masih ada sebagian anggota belum mengembalikan.

"Saya tertib administrasi. Dikembalikan dengan kondisi baik. Untuk anggota lain, mungkin ada beberapa yang belum mengembalikan," terangnya.

Berbeda dengan, Ir Siswanto, anggota Komisi B, mengaku belum mengembalikan mobil yang digunakannya. Dirinya tidak menjelaskan, tidak segera mengembalikan mobil dinas yang digunakannya. "Rencana besok Senin. Seharusnya Jum'at kemarin," kata dia.

Untuk diketahui, meskipun Pemkab telah mengirimkan surat pemberitahuan rencana penarikan mobil dinas ke masing-masing anggota DPRD. Namun belum semua anggota dewan mengembalikannya. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pengembalian mobil dinas ditunggu hingga Jumat (8/9) pukul 16.00.

Ketua DPRD Blora, Bambang Susilo, meyakini seluruh anggota DPRD yang meminjam mobil dinas pasti akan mengembalikan. “Memang belum semua mengembalikan, tapi pasti akan dikembalikan,” kata Bambang.

Menurutnya, Pemerintah tidak secara tegas memberikan batas waktu kapan mobil harus dikembalikan.

Sementara, Kepala Badan BPPKAD, Komang Gede Irawadi, melalui Kepala Bidang Aset, Heru Eko Wiyono, menyatakan, para anggota DPRD yang membawa mobil dinas sudah harus mengembalikan mobil tersebut sebelum tunjangan transportasi dibayarkan. “Umumnya seperti itu,” kata dia.

Penarikan mobil dinas DPRD dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berdasarkan PP tersebut, anggota DPRD antara lain akan mendapatkan tunjangan transportasi.

DPRD dan Pemkab telah menyusun peraturan daerah (perda) sebagai tindaklanjut dari PP nomor 18/2017. Hanya saja, perda itu hingga kini masih dievaluasi gubernur. Jika perda telah ditetapkan, para anggota DPRD akan menerima sejumlah tunjangan termasuk tunjangan transportasi.(ams)

Dibaca : 141x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan