Rabu, 22 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Antara Jadi Tumbal Atau Diperhatikan

Editor: samian
Sabtu, 17 Oktober 2015
foto ilustrasi
foto ilustrasi

SuaraBanyuurip.com

Oleh : Ahmad Sampurno

Blora - Setiap pekerjaan pastinya mempunyai resiko, dan memiliki beban kerja berbeda antara satu sama lain. Tentu apa yang didapatkan pastinya berbeda pula. Pendapatan seharusnya berbanding lurus dengan resiko pekerjaan yang diembannya. Begitu juga sebaliknya, dengan beban kerja, semestinya berbanding lurus dengan pendapatan yang diperolah.

Dalam hal ini, penulis mencoba memberikan perhatian pada pengabdi yang dilakukan tenaga honorer dan sejenis lainnya pada instansi pemerintahan maupun di Lembaga Pendidikan. Dari informasi yang dihimpun penulis di lapangan, ternyata tenaga honorer adalah salah satu diantaranya yang masih dipandang sebelah mata, dan seakan selalu menjadi tumbal.

Tenaga dan pikirannya diperas untuk merampungkan sebuah pekerjaan yang diberikan padanya. Keberadaan tenaga honorer disini justru menjadi sasaran empuk bagi para Pegawai yang besetatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai tetap khususnya atasan baik satu tinggkat diatasnya maupun jauh yang berada diatasnya untuk memeras keringat dan pikiran mereka.

Tidak jarang, tenaga honorer harus mengerjakan dua bahkan lebih dari pekerjaan yang seharusnya bukan menjadi bebannya untuk diselesaiakan. Apa yang dia dapatkaan, dalam hal ini upah. Tidak sebanding dengan pekerjaan yang dia pikulnya. Bahkan, upah lemburpun tidak mereka dapatkan.

Kondisi ini berbeda dengan mereka yang berstatus PNS atau pegawai tetap. Pekerjaan sedikit, kesejahteraan yang didapatkan bisa dikata melebihi dari beban kerjanya. Bekerja dengan santai, lantaran sudah merasa aman dan nyaman atas posisinya. Ketika beban kerja menumpuk, maka akan menumpuk pula penghasilan yang didapatkan. Baik uang lembur atau apalah sebutan lainnya.

Dalam pekerjaan tertentu yang dia kerjakan, sebagai contoh pekerjaan lembur, akan mendapat imbalan karena bisa dibuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Tidak jarang SPJ tersbut diindikasikan digelembungkan untuk bisa mendapatkan imbalan lebih. Berbeda bukan.! Dengan kondisi tenaga honorer, belum tentu apa yang dia kerjakan saat lembur, bisa di SPJ-kan.

Penulis menemui dugaan kasus ini diberbagai instansi pemerintah maupun di tingkatan sekolah negeri dan swasta. Bahkan diperguruan tinggi pun demikian, nasib sama juga menimpa pegawai tidak tetap atau istilah kerennya tenaga honorer.

Hal yang sama, bisa juga menimpa mereka yang menyandang setatus pegawai kontrak dan Outsourcing. Banyak kerjaan, tapi tidak diimbangi dengan imbalan dan kesejahteraan yang sepadan.

Kondisi semacam itu tidak jauh berbeda dengan petugas yang ada di luar kantor atau petugas dilapangan. Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) misalnya. Mereka yang kebanyak tenaga honorer dan kontrak harus berada di baris paling terdepan disaat berhadapan dengan masyarakat. Baik dalam hal penggusuran maupun dalam melakukan razia bagi para pelanggar Peraturan Daerah (Perda) lainnya.

Seperti halnya, saat pemerintah memberikan tugas kepada penegak perda tersebut untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Antara iya dan tidak, mereka harus tetap maju terus menjalankan perintah. Tidak jarang dari mereka harus adu kekuatan dengan masyarakat yang bisa mengancam dan membahayakan keselamatannya.

Mau tidak mau, mereka harus melakukannya dengan resiko yang harus dihadapi. Hanya demi upah kecil yang didapatkan. Ketika pekerjaan selesai, hanya nasi bungkus dan segelas Es teh untuk mengisi perut dan pengobat dahaga.

Resiko tinggi yang dilakukan mereka ini seperti makan buah simala kama, karena jika tidak melaksanakan maka resiko berat dari pimpinan pasti akan mengancamnya. Jika melaksanakan, hasil yang diterima tidak sepadan dengan pekerjaan yang dilaksanakannya.

Hal yang sama juga terlihat pada petugas pemungut pajak. Mulai dari wilayah perkotaan hingga pedesaan. Mereka dengan tekun menerjang panasnya matahari dan lebatnya hujan saat musim hujan. Jalan berlumpur dan penuh bebatuan menjadi makanan setiap harinya saat mereka bertugas memungut pajak di pedesaan.

Dengan segala resiko pekerjaan yang mereka hadapi. Hanya siap menerima perintah dan menjalankannya. Walaupun kadang kala masih ogah-ogahan.‬ Lebih memprihatinkan lagi, saat gaji mereka tidak diterimakan hingga berbulan-bulan. Bahkan penulis pernah menemui, sampai dengan 6 bulan gaji mereka tak kunjung dibayarkan. Padahal hanya kisaran ratusan ribu.

Terus dikemanakan dulu upah para tenaga honorer yang seharusnya diterimakan setiap bulan itu? Selalu yang dikorbankan, itulah nasib tenaga Honorer!

Disini, ada kemungkinan tidak pernah menjadi perhatian dan cenderung dikesampingkan. Seharusnya, pemerintah bersikap proporsional dalam menilai. Sesuai dengan beban kerja dan resiko keselamatan yang mereka tanggung saat menjalankan perintah.

Apapun posisinya, apapun statusnya, pekerjaan tersebut seharusnya mendapat perhatian serius dan nilai sesui dengan beban dan resiko pekerjaan yang dijalani. Kondisi seperti itu, mungkin sebagian pembaca pernah menemui atau mungkin, ada yang mengalami kondisi yang sama.

Semoga pemangku kebijakan di pemerintahan membuka mata dan pikirannya untuk memperhatikan tenaga honorer maupun sejenisnya agar kesejahteraannya yang diperoleh disepadankan dengan pekerjaan yang dijalankan. Tidak hanya memperhatikan bagi PNS yang terkesan selalu dinaikan gaji maupun tunjangan setiap bulan dan tahunnya saja.

 

Dibaca : 728x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan