Selasa, 21 Mei 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

ASN Gagal Nyalon Kades, Komisi A : Bupati Bojonegoro Langgar HAM

Editor: nugroho
Jum'at, 26 April 2019
dok/sbu
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Arif Fauzi, aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, tidak dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang akan dilaksanakan pada Juni 2019.

Gara-garanya, Ali Fauzi belum mendapatkan izin dari Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah sebagai persyaratan administrasi untuk mencalonkan. Permohonan izin yang dilayangkan kepada bupati belum turun hingga penutupan pendaftaran pilkades, Jumat (25/4/2019) kemarin.

"Karena pendaftarannya sudah ditutup, dan  izin dari bupati belum turun juga ya sudah tidak lanjut mencalonkan diri lagi," kata Arif, sapaan akrabnya kepada suarabanyuurip.com, Jumat (26/4/2019). 

Izin yang diajukan Arif ini untuk mencalonkan kades yang kedua kalinya. Pengajuan izin ini sebagai bentuk hak dan sekaligus ketaatannya terhadap aturan sebagai ASN.

Di dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa seorang ASN (PNS) berhak pilih baik memilih dan dipilih dalam Pilkades. Sehingga ASN berhak mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Dalam aturan ini, ASN diperbolehkan menjadi Kades tanpa harus mengundurkan diri dan tetap mendapatkan haknya sebagai PNS.  Namun demikian, ASN tidak serta merta bisa langsung mencalonkan diri. Sebab, harus mendapat izin dari pembina ASN, dalam hal ini Bupati.

Namun sampai pendaftaran pilkades ditutup, izin yang diajukan Arif tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Pemkab maupun Bupati Bojonegoro. 

"Secara pribadi, memang  izin itu merupakan kewenangan Bupati. Yang penting saya sudah mengajukan permohonan," tandasnya.

Kondisi tersebut tidak ada hanya menimpa Arif. Catatan Komisi A DPRD Bojonegoro, ada 17 ASN lainnya yang berkeinginan mencalonkan kades namun terhalang izin dari Bupati Anna Muawanah. 

Wakil Ketua Komisi A, Anam Warsito menilai, jika izin tersebut dibuat sebagai alat untuk menghambat hak politik seseorang untuk dipilih sebagai kepala desa. 

"Itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia," tegasnya. 

Menurut politisi Partai Gerindra, izin yang harus didapat ASN dari bupati tersebut sebenarnya hanya bersifat administratatif.

"Seharusnya tidak sampai menghalangi atau menghilangkan hak politik seseorang untuk dipilih sebagai kepala desa," pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Anna Muawanah, belum memberikan jawaban terkait hal itu. Begitu juga, Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan Bojonegoro yang juga sekaligus menjabat Asisten 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan, Djoko Lukito, enggan menanggapinya. 

Saat suarabanyuurip.com menemui dikantornya, tidak ada ditempat. Begitu juga saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya dan pesen pendek tidak ada balasan.

Sementara itu, Ketua UPKBH (Unit Pelayanan Konsultasi & Bantuan Hukum) Universitas Bojonegoro (Unigoro) Mochammad Mansur, menjelaskan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, izin atasan bagi ASN bukan merupakan syarat untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa.

“Izin atasan bagi ASN tidak termasuk syarat pendaftaran dalam Pemilihan Kepala Desa,” kata Mansur-panggilanya dikutip dari damarkita.com. (rien)



Dibaca : 3014x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan