Sabtu, 17 November 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Bagaimana Indonesia Dapat Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Editor: samian
Sabtu, 03 November 2018
Ist
Satya Hangga Yudha Widya Putra, B.A. (Kiri).

Oleh : Satya Hangga Yudha Widya Putra, B.A. (Hons), MSc adalah Co-Founder dan Penasehat Indonesian Energy and Environmental Institute (IE2I) dan Penerima Beasiswa LPDP (PK-51).

Telah ada kemajuan yang dibuat oleh banyak negara sejak Perjanjian Paris diberlakukan pada 4 November 2016, 30 hari setelah double threshold di mana 55 negara yang menyumbang setidaknya 55% dari emisi global meratifikasi Perjanjian Paris. Sampai hari ini lebih dari 183/197 Pihak telah meratifikasi Perjanjian Paris dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Indonesia, negara berpenduduk keempat terbesar di dunia, adalah penghasil gas rumah kaca terbesar ke-5 di dunia, dan penyumbang terbesar emisi berbasis hutan. Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Paris sangat penting untuk menjaga kenaikan suhu global pada abad ini di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri dan untuk membatasi peningkatan suhu lebih jauh lagi hingga 1,5 derajat Celcius.

Dalam kontribusi yang ditentukan secara Nasional (NDC) yang diajukan Indonesia pada November 2016, Indonesia telah berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GHG) sebesar 29% pada tahun 2030 terhadap skenario baseline bisnis-seperti-biasa (BAU) dan hingga 41% dengan bantuan internasional dan dukungan keuangan dari negara-negara maju (sekitar $ 6 milyar).

NDC memperkirakan bahwa emisi BAU akan mencapai 2.869 MtCO2e pada tahun 2030. Jika Indonesia ingin memenuhi target pengurangan emisi tanpa syarat, emisinya tidak boleh lebih tinggi dari 2.037 MtCO2e pada tahun 2030. Jika mendapatkan bantuan internasional, emisinya perlu menurun menjadi 1.693 MtCO2e.

Lebih dari 80% emisi gas rumah kaca di Indonesia berasal dari sektor penggunaan lahan dan dari sektor energi. Agar Indonesia memenuhi target emisinya, Indonesia perlu memperkuat kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional 2015 - 2019 telah menetapkan target adaptasi dan mitigasi dimana pemerintah provinsi telah menjadikannya target domestik untuk aksi iklim. Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan anggarannya untuk upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan memperkenalkan kebijakan fiskal untuk mengurangi emisi di sektor kehutanan dan di sektor energi.

Meskipun kemajuan telah dibuat, moratorium konsesi hutan dan lahan gambut baru, restorasi lahan gambut, target bauran energi nasional yang datang dari energi baru terbarukan (EBT) (23% dari total pasokan energi primer pada tahun 2025), kehutanan sosial dan rehabilitasi lahan hutan yang terdegradasi tidak cukup untuk memenuhi komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris.

Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa langkah-langkah ini akan mengurangi emisi hingga 2,3 Gigaton CO2, lebih tinggi dari target 2.0 Gigaton CO2 pada tahun 2030. Indonesia saat ini konsisten dengan pemanasan antara 3 derajat Celsius dan 4 derajat Celcius (jika semua negara mengikuti jalur seperti Indonesia terhadap isu tersebut, pemanasan bisa mencapai antara 3 hingga 4 derajat Celcius).

Sayangnya, Indonesia saat ini masih belum bisa menahan pemanasan hingga di bawah 2 derajat Celcius. Sebagai negara kepulauan dengan dataran yang rendah dan pulau-pulau yang kecil, Indonesia jauh lebih rentan terhadap naiknya permukaan laut dan kejadian iklim ekstrem dibandingkan dengan negara-negara lain.

Perubahan iklim akan melemahkan sektor pertanian di Indonesia dan mengancam keamanan pangan dan mengurangi ketersediaan air bersih di Indonesia.

Meskipun demikian, kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini adalah titik awal yang baik dan memperkuatnya lebih lanjut dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia.

Solusi-solusi yang bisa diterapkan oleh Pemerintah Indonesia mencakup melanjutkan kebijakan moratorium hutan sampai tahun 2030 dan memperluasnya untuk memasukkan hutan sekunder dan kawasan hutan di bawah lisensi konsesi; memulihkan 4,6 juta hektar hutan terdegradasi dan lahan gambut; dan melaksanakan kebijakan konservasi energi.

Tindakan ini dapat mengurangi emisi karbon 20% lebih banyak daripada kebijakan saat ini, menghasilkan 1.7 Gigaton emisi CO2 pada tahun 2030. Kebijakan moratorium hutan Indonesia memiliki potensi mitigasi terbesar.

Jika dilaksanakan sampai tahun 2030, penghentian pembukaan lahan dan konversi hutan primer dan lahan gambut dapat mengurangi 188 juta metrik ton emisi karbon dioksida pada tahun 2030.

Selain itu, moratorium yang termasuk hutan sekunder dan menghapus pengecualian untuk lisensi yang sudah ada, pengurangan dapat mencapai 427 juta metrik ton emisi karbon dioksida pada tahun 2030.

Di sisi lain, di sektor energi, Pemerintah Indonesia dapat mengeksekusi pajak karbon pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan memberikan subsidi serta feed-in-tariff yang lebih baik untuk sumber EBT.

Untuk mencapai strategi ini akan membutuhkan transparansi dan tata kelola yang baik. Penting juga untuk mengakui bahwa perubahan iklim bersifat multidimensional dan isu lintas sektor.

Jika kita bisa mengakui ini dapat terjadi kolaborasi vertikal dan horizontal yang lebih baik antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dan semua pihak dapat membantu Indonesia mencapai kemakmuran yang berkelanjutan.

Dibaca : 220x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan