Selasa, 16 Juli 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Bawaslu Bojonegoro Launching Kampung Anti Money Politik

Editor: samian
Sabtu, 13 April 2019
Ririn Wedia
LAUNCHING : Bawaslu Bojonegoro, sedang melaunching Kampung Anti Money Politic Pemilu di Sukorejo.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melaunching Kampung Anti Money Politic di Jalan Basuki Rahmat Gang Aspol, Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Sabtu, (13/4/2019).

Pemilihan Desa Sukorejo sebagai Kampung Anti Money Politik salah satunya karena sejak turun temurun, Desa Sukorejo dikenal anti politik uang baik Pemilihan Kepala Desa, Pemilu Legeslatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang digelar rutin lima tahunan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Zaenuri, mengaku, bangga atas apa yang sudah menjadi tradisi leluhur warga Desa Sukorejo ini. Sehingga, sepatutnya menjadi tauladan bagi desa lainnya.

Dia meminta kepada warga apabila mengetahui secara langsung adanya perbuatan money politic yang dilakukan pada Pemilu serentak 2019 yang akan digelar pada 17 April 2019 nanti, langsung melaporkan kepada Bawaslu.

"Jangan takut lapor jika ada praktek money politic," pesannya.

Kapolsek Kota Bojonegoro, Kompol Eko Dani Irawan, berharap dengan dilaunchingnya kampung anti money politic ini, bisa menjadikan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 ini lebih baik.

Pihaknya mengingatkan kepada warga agar tidak terbujuk pada kegiatan yang bermodus kumpul-kumpul lantas diajak doa bersama dan makan bersama. Padahal nantinya setelah itu warga diarahkan untuk memilih salah satu calon.

“Hati-hati dengan modus politik seperti ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Syaiful Anam, mengatakan, masyarakat harus pintar dan tidak gampang dipengaruhi oleh ajakan orang yang tidak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemilu yang sudah selayaknya dilaksanakan Jujur, Adil, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kabupaten Bojonegoro, Kusbiyanto, mengungkapkan, kesadaran rakyat dalam memilih pemimpin dan wakilnya di dewan perwakilan rakyat sudah mendarah daging.

Tanpa uangpun warga tetap akan memilih dan hebatnya warga tidak berharap adanya calon yang memberikan uang untuk dipilih.

Lebih lanjut, Kusbiyanto juga mengingatkan kepada warga, agar tidak bertengkar hanya karena berbeda pilihan pada saat pemilihan nanti. Sehingga, tetap menjaga keamanan dan ketentraman.

"Jangan karena beda pilihan bertengkar dengan keluarga, tetangga, atau teman. Karena, kita masih membutuhkan mereka saat kesusahan," tandasnya.

Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa timur, Eka Rahmawati, mengapresiasi gerakan masyarakat aplagi satu kampung yang menolak politik uang. Tidak hanya Pemilihan Umum Presiden atau Legislatif saja, tapi juga semuanya.

"Tentunya ini akan sangat luar biasa,” ujarnya.

Karena gerakan masyarakat anti money politic ini merupakan perwujudan dari Undang-undang yang merepresentasi peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Sasaran paling rentan dalam politik uang adalah kaum ibu-ibu. Karena merekalah yang banyak waktunya di rumah. Karena itu lebih baik lagi apabila dalam gerakan anti politik uang ini melibatkan kaum ibu-ibu.

Lebih lanjut dikatakan, jika saat kampanye diperbolehkan menerima pemberian barang berupa kerudung, baju, kaos, sticker, asalkan harganya dibawah Rp60 ribu.

"Kalau sudah sembako, itu sudah tidak boleh," lanjutnya.

Namun untuk pemberian berupa minyak, beras, gula, itu tidak diperpolehkan. Apalagi jika pemberian barang-barang itu diembel-embeli permintaan untuk mencoblos calon tertentu.

Diingatkan Eka, masa rawan pada praktik politik uang itu ada di masa tenang, terutama pada malam hingga pagi hari.

”Waspada ya, dengan praktik politik seperti itu yang dikenal dengan serangan fajar,” pungkasnya.(Adv/rien)

Dibaca : 322x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan