Minggu, 19 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Bereaksi Setelah Ada Aksi

Editor: samian
Sabtu, 17 Desember 2016
D Suko Nugroho
warga Mojodelik ketika berunjuk rasa menuntut kompensasi

SuaraBanyuurip.com -

Oleh : D Suko Nugroho

Gejolak sosial masyarakat senantiasa mengiringi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia,  tak terkecuali di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Daerah yang di lintasi Sungai Bengawan Solo ini memiliki sumber daya alam (SDA) berupa migas yang melimpah. Bahkan produksi migas dari Bojonegoro diklaim mampu mencukupi 20 persen kebutuhan minyak nasional.

Sebut saja, Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, yang dioperatori ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Lapangan yang berada di Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, itu konon memiliki cadangan minyak sebanyak 1 satu miliar barel. Namun pada awal pengajuan rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD), pemerintah hanya menyetujui Blok Cepu memproduksi 450 juta barel. Sehingga jika dirata-rata produksi hariannya 165 ribu barel.

Saat ini, Lapangan Banyuurip yang dikendalikan anak perusahaan rakasasa migas ExxonMobil itu sudah berproduksi 186 ribu barel per hari (bph) atau di atas PoD. Bahkan EMCL tengah berancang-ancang menaikkannya menjadi 200 ribu bph. Itu dapat terlaksana jika pemerintah menyetujui perubahan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Kemudian Lapangan Sukowati, Blok Tuban, yang dioperatori Joint Operating Body Pertamina – Petrochina East Java (JOBP-PEJ) dengan produksinya yang terus menurun hingga di kisaran angka 15 ribu bph. Meski produksi di lapangan ini tak sebesar di Banyuurip, namun cukup menopang kebutuhan minyak nasional.

Selain itu produksi dari Lapangan Tiung Biru (TBR) di Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo, yang dioperatori Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Aset IV Field Cepu sebanyak 210 bph. Juga Lapangan Sumur Minyak Tua di wilayah Kecamatan Kedewan dan Malo yang produksinya hanya berkisar 400 bph dari yang ditargetkan 1000 bph.

Sedangkan lapangan yang masih tahap eksplorasi adalah Lapangan Gas Unitisasi Jambaran – Tiung Biru (J-TB) yang dioperatori Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC). Lapangan gas yang berada di wilayah Kecamatan Ngasem dan Tambakrejo ini, konon memiliki cadangan 2 triliun kaki kubik, namun yang bisa terangkat sekitar 1,2 triliun kaki kubik. Saat ini lapangan tersebut sedang persiapan pembangunan fasilitas konstruksi.

Juga Blok Nona yang dioperatori Pertamina EP Aset IV Field Cepu dan Blok Blora oleh PT Sele Raya Energi (SRE). Kedua blok migas tersebut masih tahap survei seismik.

Selama ini kegiatan migas yang berlangsung di Bojonegoro tidak pernah sepi dari gejolak sosial warga. Khususnya masyarakat sekitar yang terdampak langsung kegiatan.

Dari pengamatan penulis, munculnya gejolak sosial ini dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama, masalah peluang kerja. Masalah ini kerap muncul pada saat menjelang dan berakhirnya proyek. Pada saat menjeng proyek, misalnya. Problema ini muncul lebih disebabkan karena rendahnya sumber daya manusia (SDM) warga pribumi.  Akibatnya memunculkan kecemburuan sosial terhadap kehadiran warga dari luar daerah yang memiliki keterampilan di atas rata-rata warga.

Ujungnya terjadi aksi sweeping, demonstrasi, hingga pengusiran naker dari luar daerah. Aksi ini, bagi warga, adalah sebuah hak yang dianggap harus diperjuangkan. Alasannya sederhana. Merekalah yang pertama kali dan saban hari merasakan langsung dampak negatif dari kegiatan yang dilaksanakan operator migas maupun kontraktornya. Selain itu, warga pribumi tidak lagi memiliki gantungan hidup setelah sawah ladang mereka ‘dirampas’ untuk pembangunan infrastruktur migas.

Sikap “Pokok’e” ini sampai sekarang masih dipegang kuat warga pribumi. Mereka tidak peduli dengan keterampilan yang dimiliki. Yang penting dapat dilibatkan secara langsung dalam proyek migas. Terlebih dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) No.23/2011 tentang Konten Lokal. Regulasi ini menjadi ‘senjata’ untuk memaksakan kehendak mereka. Dalam perda tersebut perusahaan diwajibkan mengutamakan warga lokal. (suarabanyuurip.com , 29 April 2014 berjudul, Mereka Ingin Dilibatkan Maksimal)

Padahal sebagaimana diketahui, proyek migas bukanlah proyek padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja dengan kemampuan biasa. Proyek migas adalah proyek padat tehknologi, padat modal dan padat resiko. Sedikit saja salah dalam mengerjakannya, maka bencana besar mengancam. Begitu pula sebentar saja proyek terganggu, maka kerugian besar tampak di pelupuk mata. (suarabanyuurip.com, Minggu 21 Agustus 2016 berjudul : Sehari Terganggu, Kerugian Capai Puluhan Ribu Dollar)

Kedua, adalah peluang usaha. Masalah ini juga sering kali muncul mengiringi kegiatan migas ketika pengusaha lokal terpinggirkan. Alasannya juga sederhana. Pengusaha lokal tidak ingin sekadar menjadi penonton di daerahnya sendiri. Mereka ingin menjadi pemain meskipun terbatas dalam SDM maupun permodalan.

Tragisnya ketika mereka diberi pekerjaan bukan menjadikan perusahaannya berkembang, justru malah gulung tikar. Faktornya beragam, tidak dapat membuat invoice (tagihan) sehingga tidak bisa mencairkan uang dari pemberi proyek meskipun pekerjaan selesai. Sedangkan di sisi lain modal yang digunakan merupakan pinjaman bank dengan bunga berjalan. Kemudian, masalah administrasi lainnya seperti pajak yang menjadi persyaratan untuk penagihan kerap tak dipenuhi.(suarabanyuurip.com, Kamis 18 Agustus 2016 berjudul : SDM Rendah Penyebab Kontraktor Lokal Bangkrut).

Ketiga, tingginya ekspektasi warga terhadap kehadiran operator migas. Mereka menganggap perusahaan tersebut berlimpah duit. Sehingga setiap kali melayangkan tuntutan harus dipenuhi, termasuk tuntutan pemberian kompensasi berbentuk uang tunai. Seperti demontrasi yang dilakukan ratusan warga Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, ring satu Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, akibat paparan gas H2S, dan rusaknya tanaman mereka akibat panas flare maupun lampu proyek. (suarabanyuurip.com, 26 Oktober 2016 berjudul : Tuntut EMCL Beri Kompensasi).

Kondisi serupa juga terjadi Lapangan Mudi, Blok Tuban, yang di operatori JOBP-PEJ. Warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, berulang kali menggelar aksi menuntut kompensasi dampak flare.(suarabanyuurip.com, 6 Desember 2016 berjudul : Dua Pintu Masuk Pad Diblokir Warga)

Namun di sisi lain, warga tidak mau tahu jika semua biaya yang dikeluarkan operator dalam menunjang aktivitas mereka masuk dalam cost recovery, termasuk kompensasi yang diberikan. Biaya tersebut nantinya akan dibebankan kepada Negara dan dihitung saat pembagian hasil. Dana bagi hasil yang akan diterima Negara akan dikurangi dengan semua biaya yang dikeluarkan operator.  Dampaknya dana bagi hasil yang disalurkan ke daerah-daerah penghasil maupun desa penghasil dipastikan berkurang.
 
Daerah Terlambat Mengantisipasi

Munculnya gejolak sosial masyarakat ini dikarenakan daerah tidak memiliki persiapan matang dalam menyambut proyek migas di wilayahnya. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, operator migas tidak menyampaikan tentang PoD kegiatan migas yang akan dilakukan kepada daerah. Kedua, daerah telah mengetahui namun tidak disampaikan ke publik. Melainkan hanya kepada kolega-kolega mereka agar dapat menangkap peluang tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.   

Seperti saat pembebasan lahan untuk pengembangan penuh Lapangan Banyuurip di enak desa terdampak di Kecamatan Gayam yakni Desa Gayam, Mojodelik, Bonorejo, Brabowan, Sudu dan Ngraho. Mayoritas lahan milik warga telah beralih ke spekulan meskipun pembebasan pada waktu itu belum dilaksanakan. Kala itu, para belantik ‘berdasi’ membeli lahan warga dengan harga cukup murah yakni dikisaran Rp20.000 –Rp40.000 per meter persegi, kemudian dijual kepada operator dengan harga kisaran Rp80.000 – Rp100.000 per meter persegi.

Praktik ini seharusnya dapat ditangkal jika masyarakat mengetahui informasi secara gamblang lebih awal. Begitu pun dalam mempersiapkan warga seharusnya dapat dilakukan jauh hari sebelum proyek dilaksanakan dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat maupun pengusaha lokal. Bukan ketika proyek sedang berjalan. Dengan begitu masyarakat maupun pengusaha lokal memiliki bekal sehingga dapat menangkap peluang kerja maupun usaha dari kegiatan migas di daerahnya.

Untuk itu, sudah sepatutnya pemerintah pusat membuka PoD ini ke publik agar masyarakat di daerah  mengetahui kegiatan yang akan dilakukan operator migas. Karena PoD bukan ‘kitab suci’ yang hanya dapat diketahui orang tertentu. Terlebih sekarang ini merupakan era transparansi (keterbukaan), dan Indonesia sedang berupaya mewujudkan ketahanan energi sehingga dukungan semua pihak diperlukan agar kegiatan berjalan lancar.

CSR Tak Tepat Sasaran

Sudah tidak terhitung berapa banyak program tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang digelontor operator migas maupun kontraktornya kepada warga sekitar operasinya. Namun program tersebut tidak mampu meredem gejolak warga. Aksi demonstrasi masih terus berlangsung. 

Ini terjadi karen program CSR tidak mampu menjadikan warga berdaya dan mandiri. Program CSR yang digelontorkan perusahaan hanya sekadar gugur kewajiban. Begitu juga sebaliknya, warga maupun kelompok yang menerima program menganggap CSR sudah menjadi kewajiban perusahaan. Akibatnya masyarakat masih tergantung pada proyek migas yang hanya berlangsung sementara. Padahal jika program ini berhasil dengan baik bisa menjadi ‘senjata’ ampuh untuk meredam gejolak.

CSR di bidang ekonomi, misalnya. Warga maupun kelompok masyarakat yang memperoleh program ini rata-rata belum mampu menghidupi dirinya sendiri. Kendalanya pun beragam. Mulai dari terbatasnya waktu pelaksanaan dan pendampingan program, permodalan, bahan baku, hingga tidak adanya solusi untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Akhirnya  usaha-usaha dari program yang diberikan tidak berkembang. Mati.

Sementara tujuan untuk menciptakan peluang usaha maupun pekerjaan untuk orang banyak masih sangat jauh dari harapan. Padahal program-program CSR tersebut mulai dilaksanakan sebelum proyek berjalan. Bila program ini dijalankan dengan tepat, penulis berkeyakinan, warga terdampak tidak hanya tergiur untuk terlibat di proyek. Karena ada peluang usaha maupun pekerjaan lain di sekitarnya.

Karena itu diperlukan evaluasi dan membuat konsep yang tepat agar program CSR yang dilaksanakan benar-benar mampu memberdayakan dan memandirikan warga. Sebab duit yang dikeluarkan untuk program ini tak sedikit. Apalagi pengeluarkan itu akan dibebankan kepada Negara karena menjadi bagian dari cost recovery.  

Komunikasi Setengah Hati

Munculnya gejolak sosial warga ini juga dipengaruhi oleh tidak maksimalnya komunikasi yang dibangun antara perusahaan migas dengan masyarakat dan pemerintah desa di sekitar operasinya. Terbukti, meski serangkaian program CSR digelontorkan operator maupun kontraktornya tidak mampu meredam gejolak sosial.

Sejauh pengamatan penulis, komunikasi yang dibangun operator dengan warga dan pemerintah desa hanya ketika operator dan pendamping program yang ditunjuk akan melaksanakan CSR atau untuk kepentingan tertentu. Cara ini cenderung dipilih operator karena (mungkin) pemerintah desa dinilai mampu mengendalikan semua warganya dan kelompok masyarakat yang ada di desa. Selain itu cara tersebut dipilih terkesan hanya sekadar untuk mendapatkan legalitas.

Padahal perlu dicermati pula kondisi politik di tingkat desa. Tidak semua kelompok masyarakat pro dengan pemerintah desa yang sedang berkuasa. Pemilihan kepala desa (pilkades) menjadikan warga terkotak-kotak.  Artinya, komunikasi yang dibangun tidak cukup dengan pemerintah desa dan kelompok yang pro dengan pemerintah desa, melainkan secara menyeluruh.

Selain itu komunikasi yang dijalin operator maupun kontraktornya dengan warga maupun pemerintah desa ketika akan maupun sedang terjadi gejolak sosial. Sepengetahuan penulis, dari banyak kejadian, perwakilan operator migas maupun kontraktornya baru melakukan komunikasi atau pendekatan jika muncul persoalan. Hal ini menandakan jika komunikasi yang dibangun setengah hati.

Padahal jika komunikasi itu dibangun secara inten dan benar-benar tulus dari hati tentu hasilnya akan berbeda. Komunikasi yang lahir bukan sekadar basa-basi, melainkan memunculkan hubungan emosional antara operator dengan warga.

Caranya bagaimana ? menurut penulis, cara yang paling sederhana dan murah biayanya untuk membangun sebuah komunikasi adalah melalui warung kopi. Mengapa warung kopi ? karena mayoritas masyarakat pedesaan menjadikan warung kopi sebagai pusat informasi. Di tempat ini warga banyak membicangkan isu-isu maupun kondisi di lingkungan mereka.

Jika cara sederhana itu dapat dilakukan tentu ada beberapa keuntungan yang bisa didadapat operator maupun kontraktornya. Pertama, komunikasi dapat terbangun dengan baik. Warga merasa dihargai. Tidak ada kesen kesenjengan atau jurang pemisah antara warga dengan operator.

Kedua, operator maupun kontraktor bisa memperoleh input atau aspirasi langsung dari warga sehingga dapat menjadi masukan bagi perusahaan. Ketiga, operator dan kontraktor dapat memberikan pencerahan sekaligus pemahaman tentang aktifitas yang sedang dan akan dilakukan sehingga warga memahami betapa pentingnya sumber energi bagi kehidupan mereka sehari-hari.(suarabanyuurip.com, 24 September 2016 berjudul : Komunikasi Kunci Atasi Masalah Sosial Migas).

Tak ada salahnya cara membangun komunikasi yang sederhana dan murah biayanya ini dicoba. Operator migas maupun kontraktornya hanya perlu menambah meluangkan waktu untuk berkomunikasi langsung dengan warga. Sehingga tidak memunculkan kesan operator baru bereaksi setelah ada aksi.

Penulis adalah wartawan media suarabanyuurip

Dibaca : 638x
FB
Ada 1 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Selasa, 27 Desember 2016 16:16
sangat menarik ini mas, strategi komunikasinya berbasis kultur setempat, bukan menunjukan ke elitan perusahaan dimata masyarakat.... bukankah dimana langit dijunjung disitu bumi dipijak......
Ansor Gayam
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan