SuaraBanyuurip.com -Â Athok Moch Nur Rozaqy
Jakarta – Berkah dari Lapangan Banyuurip, Blok Cepu bagi Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur kembali memicu kecemburuan bagi Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini lantaran kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tak ikut dinikmati Blora. Padahal nama Cepu sendiri merupakan sebuah kecamatan yang ada di Blora.
“Bojonegoro boleh meraih mimpi indah dengan Blok Cepu, tapi‎ Blora tetap saja bersedih dengan Blok Cepu,”‎ Demikian disampaikan Dinas ESDM Pemkab Blora, Edi disela-sela kegiatan pegelaran pameran Indonesian Petrolium Association (IPA) Convention & Exhibition 2016 ke 40 yang berlangsung selama tiga hari 25 – 27 Mei di JCC Jakarta lalu.
“Ketidakadilan” yang dialami Kabupaten Blora terkait DBH, kata dia disebabkan regulasi Undang-Undang (UU) No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dia menjelaskan, dalam UU tersebut penentuan DBH didasarkan pada mulut sumur. Sedangkan mulut sumur ini berada di Bojonegoro.Â
“Selama dihitung berdasarkan mulut sumur, sampai kapan pun Blora tidak pernah dapat,” tuturnya.
Karena itu, pihaknya tetap memperjuangkannya melalui upaya skenario Judicial Review selama regulasi tersebut belum dilakukan revisi. Selain itu, dia juga mengusulkan adanya perubahan nama Blok Cepu dengan memberi batasan wilayah geologis.
“Perlu adanya batasan antara Blok Bojonegoro dengan Blok Blora,” tuturnya.
Direktur Dana Perimbangan Dirjend Kementerian Keuangan, Rukijo menyatakan, persoalan yang dihadapi Kabupaten Blora adalah masalah lama yang memang mendapat perhatian.
“Ini masalah klasik sebenarnya,” ujarnya.
Karena itu, dia menegaskan jika sampai saat ini masih menyiapkan revisi UU tersebut. Disamping itu, dia menyampaikan untuk masalah besaran pembagian DBH didasarkan pada fluktuasi harga minyak dunia.
“Turunnya harga minyak pengaruhi penerimaan negara dan daerah,” paparnya.(Roz)