Rabu, 19 September 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Pembebasan Lahan Kilang Tuban Ditolak Warga

Bola Kewenangan Ditangan Pemprov Jatim

Editor: samian
Kamis, 15 Februari 2018
Ali Imron
Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban, Rohman Ubaid.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban- Di tengah jalan terjal dalam pembebasan lahan Kilang NGRR Tuban di Desa Remen dan Mentoso, Kecamatan Jenu, menjadi dilema bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur. Dikarenakan sampai detik ini, bola kewenangan proyek kilang minyak berkapasitas 300 ribu barel per hari (bph) masih ditangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

“Kalau secara lisan sudah disampaikan ke daerah,” ujar Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban, Rohman Ubaid, kepada suarabanyuurip.com, saat ditemui di kantornya waktu lalu, Kamis (15/2/2018).

Mantan Camat Jenu ini menjelaskan, perihal kewenangan proyek tim daerah sangat membutuhkan pelimpahan secara administratif. Tanpa dokumen tersebut, Pemkab tidak bisa menyiapkan skema solusi sebagaimana mestinya. Diantaranya, jumlah tim yang terjun ke lapangan, beserta anggarannya.

Sekalipun Pemkab Tuban lebih memahami kearifan lokal, namun proyek kilang masih menjadi ranah tim pembebasan lahan. Oleh karena itu, diharapkan adanya koordinasi intens supaya setiap tahapan pelaksanaan proyek tidak ada miskomunikasi.

“Kalau komunikasi itu dibangun tentu hasilnya sesuai harapan,” jelas mantan Camat Kerek itu.

Terpisah, Kabiro Adminitrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Jatim, Anom Surahno, menjelaskan, soal proyek kilang bukan melimpahkan kewenangan ke daerah, tapi menjadi kerja bersama untuk sosialisasi pelaksanaan kilang minyak di Kecamatan Jenu.

“Bukan melimpahkan,” sergah pria humanis itu.

Meruncingnya pergolakan pembebasan lahan Kilang NGRR Tuban, disikapi serius oleh Komisi A DPRD Tuban. Komisi dewan yang membidangi hukum dan pemerintahan tersebut mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban hadir di tengah masyarakat untuk membuka ruang dialog.

“Untuk menyukseskan Kilang dibutuhkan seni komunikasi,” pinta Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto.

Penolakan warga terhadap kilang pasti ada sebab yang kuat. Diantaranya jejak industrialisasi di sekitarnya yang hanya mengumbar janji perekrutan tenaga kerja lokal. Tapi kenyataannya setelah beroperasi, warga lokal yang mahir dalam bertani hanya gigit jari.

Puluhan banner dan pamflet di sepanjang jalan Remen dan Mentoso, seharusnya menjadi bahan introspeksi pemerintah. Tiga kali pertemuan formal warga dengan pertamina, dapat dikatakan gagal karena esensi sosialisasi belum sepenuhnya dipahami warga.

“Pemkab harus paham kalau warga menolak halus tanpa sikap anarkis,” terang politisi PAN Tuban itu.

Sepanjang ruang dialog belum dilakukan, sulit rasanya Rosneft dan Pertamina berinvestasi di Kecamatan Jenu. Selain itu, harus segera dirumuskan skema pendekatan ke warga.(Aim)

Dibaca : 748x
FB
Ada 1 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Jum'at, 16 Februari 2018 11:16
1. Judul nya ngeri2 sedap (kayaknya kok gak ngerti peraturan migas, lha yang namanya "kewenangan" proyek migas (hilir)tentu berada di Pusat) 2. Pemkab Tuban mempunyai "dilematis",(dilematis dalam hal apa, krn Pemkab Tuban pd dasarnya tdk py kewenangan apa2 kecuali hanya sebatas membantu kelancaran proyek tsb..misalnya sosialisasi keberadaan proyek dan membantu penyediaan/pembebasan lahan) 3. Mantan camat jenu sepertinya tidak memahami betul tentang permasalahan 4. Kalau sekarang terjadi permasalahan pada penyediaan lahan (pembebasan lahan), maka hal yang harus dilakukan adalah Pertamina (yang punya kerjaan) + Pemprov jatim + Pemkab Tuban + DPRD duduk bareng untuk membahas secara serius tentang strategi sosialisasi dan pembebsan lahan. 5. Agar tidak menjadi semakin liar, maka pemberitaan mas media seyogyanya menempatkan berita2 dengan narasi dari sumber2 yang berkopeten
budwisr
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan