Sabtu, 18 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

BUMD Blora Tuntut PI Unitisasi Gas Cepu

Editor: nugraha
Selasa, 04 Juni 2013
getty images
Ilustrasi

SuaraBanyuurip.com - Ali Musthofa

Blora – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, PT Blora Patra Hulu (PT BPH), meminta dilibatkan dalam Participating Interest (PI) dalam proyek Unitisasi Gas Cepu. Pertimbangannya karena unitisasi tiga sumur gas (Jambaran, Tiung Biru, dan Cendana), diantaranya termasuk dalam wilayah Blok Cepu yang sebelumnya telah ada program PI.

Selain itu, perusahaan pelat merah yang khusus menangani minyak dan gas di wilayah Blora ini mendukung revisi Undang-undang Nomor 33/2004 tentang dana bagi hasil. Selama ini Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kabupaten Blora tidak proporsional, dan cenderung merugikan warga Blora.      

“PT BPH tetap ikut dikarenakan itu juga termasuk dalam wilayah PI Blok Cepu,” tegas Direktur PT BPH Blora, Christian Prasetya, kepada wartawan, Selasa (4/6/2013).

Menurutnya, kandungan gas yang dihasilkan dalam proyek unitisasi ini sekitar 180-200 meter kubik per hari (mmscfd). Kapasitas ini merupakan penghasil gas terbesar di tanah Jawa.

Christian berharap seiring eksplorasi unitisasi Gas Cepu dengan operator PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC) ini, Kabupaten Blora selain ikut PI juga bisa bisa mendapatkan DBH secara proporsional dari proyek ini.  

”Karena meski berdasar well pad (mulut sumur) ada di Cendana, Padangan (Kabupaten Bojonegoro) yang masuk kawasan Blok Cepu fakta geologi sebagian besar reservoir atau cadangan gasnya berada di wilayah Kabupaten Blora,” ujarnya.

Dia katakan, dalam Undang-undang 33/2004 pasal 14 sampai 19 tentang pembagian DBH migas,  harusnya kata-kata kabupaten yang berbatasan dalam satu provinsi yang sama itu dihapus. PT BPH menginginkan adanya revisi undang-undang tersebut, sehingga bukan lagi kabupaten perbatasan dalam satu propinsi saja.

“Dengan begitu Blora dapat DBH yang proposional, saya yakin ada harapan untuk direvisi,” kata Christian seraya menambahkan, pihaknya berharap agar nantinya lokasi produksi gas itu ada di sekitar daerah penghasil.

Dalam saham PI ladang migas Blok Cepu sebanyak 10 persen, dibagi untuk empat BUMD. Yakni, BUMD dari Pemkab Bojonegoro, Pemkab Blora, Pemprov Jawa Tengah, dan BUMD Pemprov Jawa Timur.

”Di PI Blok Cepu masih sama, itu untuk minyak dan gas. Kita merespon dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi nantinya dana yang kita pakai ya dari pihak ketiga itu,” terangnya.

Dia akui telah belasan kali diajak rapat koordinasi terkait Unitisasi Gas Cepu. Mulai dari PEPC, pembahasan Plan Of Development (POD) atau rencana pengembangan serta grand marketing.

“Besaran dana investasinya kita belum bisa menghitung, karena itu nantinya tergantung pada PoD yang disetujui pemerintah pusat. Ya sekitar 2,18 persen dari POD,” kata Christian. (ali)

 

Dibaca : 1773x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan