Jum'at, 22 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

BUMD Fasilitasi Pembebasan Lahan Blok Cepu

Editor: nugroho
Sabtu, 30 Juni 2012
dwi
Deddy Afidick, Dirut PT. BBS

SuaraBanyuurip.com - Ririn W

Bojonegoro – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bojonegoro, PT Bangkit Bnagun Sarana (BBS), berperan sebagai fasilitator pembebasan lahan untuk kebutuhan proyek migas Blok Cepu. Perusahaan ini juga berperan membantu masyarakat jika ada permasalahan yang menimpa pemilik tanah.

“Disitulah peran BUMD untuk memfasilitasi agar masalah yang ada bisa segera terselesaikan, karena secara resmi BUMD tidak boleh melakukan transaksi jual beli pembebasan lahan,jadi perlu diingat,kami hanya memfasilitasi saja,” terang Direktur Utama (Dirut) BBS, Deddy Afidick, kepada SuaraBanyuurip.com.

Pria berkacamata minus ini menambahkan, dari beberapa lahan yang bermasalah dikarenakan beberapa alasan, diantaranya pemilik lahan yang belum dibebaskan berasal dari luar kota dan sulit dilacak keberadaannya. Ada juga sertifikat tanah dimana atas nama pemilik tidak sama dengan pemilik yang sekarang.

“Meskipun begitu kami semaksimal mungkin akan menyelesaikan lahan lahan yang belum dibebaskan tersebut, agar proyek Migas tidak terhambat nantinya,” imbuhnya.

Dijelaskan ada hampir 50 hektar lebih untuk lahan yang telah dibebaskan. Sisanya masih dalam proses penyelesaian karena beberapa kendala, diantaranya, masih terjadi negoisasi harga antara pemilik lahan dengan MCL.

“Seharusnya bulan ini kami sudah bisa menyelesaikan namun karena ada beberapa pemilik yang masih melakukan negoisasi ya tertunda lag. Tapi tetap akan kami tuntaskan secepat mungkin tanpa meninggalkan masalah,” tegasnya.

Namun Deddy enggan menyebutkan letak atau lokasi lahan lahan yang dibebaskan untuk keperluan Proyek Migas Blok Cepu karena tidak membawa data lengkap  terkait itu.

Disinggung adanya beberapa masalah terkait pembebasan lahan yang sudah sampai di Pengadilan Negeri Bojonegoro beberapa waktu lalu, Dedy menyatakan, jika memang ada yang melaporkan MCL ke ranah hukum, namun sejauh ini masih dikomunikasikan bersama sama karena untuk pembebasan lahan MCL telah melakukan pembayaran sesuai prosedur.

“Memang ya ada salah satu kasus yaitu ahli waris yang tidak mendapatkan haknya setelah tanah sawah dijual kepada MCL. Menurut saya itu sengketa internal keluarga saja, karena pembayaran sudah dilakukan,” tukasnya.

Sementara itu Field  Public And Government Affair Manager MCL Rexy Mawardijaya mengatakan, hanya tinggal beberapa lahan yang masih dilakukan proses negosiasi. Sedangkan pengecekan kelengkapan dokumen dan koordinasi dilakukan oleh BPN, BUMD dan lembaga terkait lainnya.

“Secara global tanah yang diperlukan untuk pembangunan konstruksi sudah siap,” jelasnya melalui Short Message Service (SMS). (tg)

 

Dibaca : 967x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan