Sabtu, 13 Februari 2016
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
Tripatra Gelar Safety Riding Campaign di Puduk Deklarasi Dukung JIM Menulis Produktif Promosikan Potensi Desa Dengan JIM Perusahaan Migas Diharapkan Sentuh Masyarakat TWU Hentikan Produksi Kilang Mini Tenaga Kerja Asing di Bojonegoro Meningkat Pembekalan Uji Coba Alsintan Dari Maintenance Rambah Jasa Transporter Dua Keuntungan Setelah Tercapai Produksi Puncak Inilah Peluang Bisnis Bidikan BBS PPGJ Capai Produksi Puncak FITRA Minta Informasi Sumur Koro Dibuka Galian C Picu Bencana Alam Fortuner Pekerja Migas Seruduk Grand Livina Papan Informasi Desa Pelem Dipindah PPGJ Segera Diserahkan ke Pertamina JOB P-PEJ Klaim Gas Tidak Berbahaya Warga Lebih Nyaman EPF Dimatikan ADS Tantang BBS Bangun Kilang Mini Ingatkan BUMD Tak Jadi Makelar Ketua DPRD Bojonegoro Garansikan Jabatannya Dua Hari, Dua Petani Tersambar Petir PT IME Lanjutkan Pekerjaan Sipil Gas Flare Penjual Mamin Sekitar Kilang Mini Resah Rekanan TWU Galang Dukungan Warga Ngampel Diduga Karacunan Pad A Pemkab Bojonegoro Layangkan Surat ke SKK Migas Besuk, Lahan Pengganti TKD Gayam Diukur Nge-Tweet Berhadiah Bersama JIM Bojonegoro Himbau Waspada Penipuan Naker Proyek Kebakaran TBBM Tuban Akibat Aliran Listrik Terminal BBM Tuban Terbakar Tunggu Kepastian PHER Operasi Proyek J-TB Rekrut 100 Naker Minta EMCL Evaluasi Hasil Rekomendasinya Rekomendasi Dua Peserta Langgar Komitmen Permintaan BBM Tuban Capai 17 Persen Pemdes Sedahkidul Sukseskan GDSC Harga BBM Kembali Diturunkan FKKL-B Minta, Bongkar EPF Harus Libatkan Kontraktor Lokal Polres Buru Dua Oknum Baru Sedahkidul Khawatirkan Dampak Proyek Banyuurip Oknum Wartawan Pemeras Diancam 4 Tahun Warga J-TB Minta Disosialisasikan Pelibatan Naker Kodim 0813 Bojonegoro Berlakukan Jamdan Tak Ada Sanksi Penyelesaian TKD Gayam Ribuhan Pengunjung Padati Wisata Ngerong Puluhan Hektar Tanaman Padi Direndam Banjir Kodim 0813 Gelar Konsolidasi Upsus Water Park Paling Ramai Dikunjungi Wisatawan Koruptor Rugikan Negara Rp2,1 Miliar Selamatkan Hutan Melalui Lomba Ulat Jati Pemkab Tetap Pertahankan PT BBS Tantang Pemkab Menarik Pajak Galian C Penerimaan Migas Fluktuatif, Tingkatkan Iklim Investasi Sisihkan Rp10 Triliun Untuk Dana Abadi Migas Pemkab Blora Bebaskan Lahan Warga Desak Pertamina ISC Tetap Menjatah Minyak Mentah Kayangan Api Dibanjiri Pengunjung Truk Pertamina Tetap Beroperasi PAD Dishub Meningkat 5,54 Persen Penjualan Solar Turun 60 Persen BK Hentikan Kasus Laporan Komisi A Harga Solar Turun Nelayan Untung Tandatangani Kontrak Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Hingga Akhir 2015, Pembebasan J-TB Belum Rampung Wartawan Gadungan Peras Warga Tuban Tambang Illegal Rusak Jutaan Hektar Hutan Wisata Water Park Dander Diserbu Pengunjung Sumur A dan C Tetap Berproduksi ExxonMobil Indonesia Tunjuk Presiden Baru Gelar Sarasehan Sejarah dan Kepurbakalaan Tak Ingin Penyelesaian TKD Gayam Terulang di J-TB Pastikan Tarif Angkutan Tuban Normal ADS Sebut Pemeriksaan Rutin Desak Holcim Segera Realisasikan Insentif Filosofi TKD Yang Penting Untungkan Desa

Bupati Keluarkan Izin Prinsip EPC 1 Banyuurip

Editor: nugroho
Kamis, 16 Februari 2012
ririn
Surat ijin prinsip site work preparation EPC 1 yang ditandatangani Bupati Suyoto

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia Nafitasari

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jatim, mengeluarkan izin prinsip untuk pelaksanaan site work preparation proyek engineering, procurement and construction (EPC) 1 Banyuurip, Blok Cepu, Rabu (15/2). Meski demikian, Pemkab tetap meminta agar kontraktor EPC 1 Banyuurip, Tripatra Engineers & Constructor maupun operator Blok Cepu, Mobil Cepu Limited (MCL) memenuhi persyaratan perizinan khususnya penyelesaian 6 item kesepakatan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB).

Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan, dikeluarkannya izin prinzip site work preparations itu setelah dirinya melakukan rapat dengan Deputi Operasional Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP. Migas). Dalam rapat tersebut disepakati pengajuan izin prinsip untuk pekerjaan persiapan EPC 1 Banyuurip yang dianggap vital.

“Ini sebagai solusi supaya proyek tetap bisa berjalan, persyaratan dapat terpenuhi dan masyarakat bisa tenang,” kata Suyoto saat menggelar jumpa pers di Rumah Dinasnya, Rabu (15/2).     

Bupati menegaskan, bahwa izin yang dikeluarkan ini bukanlah IMB yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan EPC 1 Banyuurip. Melainkan sekadar izin untuk persiapan pekerjaan-pekerjaan utama agar tidak ada klaim dari kontraktor ke MCL yang kemudian ke BP. Migas dan berimbas pada pendapatan bagi hasil Migas untuk Bojonegoro karena pengerjaan proyek mundur.

“Saya tetap meminta kepada Tripatra maupun MCL untuk memenuhi persyaratan dan kesepakatan 6 item yang sudah disepakati bersama agar IMB bisa keluar,” tegas Ketua DPW PAN Jatim ini.

Karena itu, lanjut dia, sebelum menandatangani izin prinsip tersebut pihaknya sudah menghubungi Camat Ngasem Setyo Yuliono serta Kepala Desa Gayam Pujiono yang juga sebagai Ketua Forum 15 Kepala Desa Sekitar Banyuurip – Jamaran, Blok Cepu, agar mensosialisasikan kepada masyarakat dan kepala desa sekitar pemboran. Rencananya, izin tersebut akan dikirim ke Wakil Presiden (Wapres) Budiono, Kepala BP. Migas R Priyono, dan pejabat tinggi MCL.

“Sehingga tidak ada salah paham, karena ini (izin prinsip) memang bukan IMB,” ungkapnya.

Bupati juga menegaskan, bila dikeluarkannya izin prinsip tersebut bukanlah akibat tekanan dari pemerintah pusat yang beberapa waktu lalu telah menuding Pemkab Bojonegoro sebagai penghambat proyek negara karena belum dikeluarkannya IMB.

“Tidak ada tekanan dari pihak manapun. Ini semua atas dukungan penuh masyarakat Bojonegoro agar pelaksanan proyek migas bisa berjalan dengan lancar,” sergah Bupati Kelahiran Desa Bakung, Kecamatan Kanor ini.

Untuk itu, Pemkab Bojonegoro tetap akan mengundang Tripatra, MCL, BP. Migas untuk memberikan progress report terkait pelaksanaan dan kejelasan penyelesaian 6 item masalah sosio ekonomi yang sudah disepakati bersama pada 24 Pebruari mendatang.

Dikonfirmasi terpisah, Field Public and Government Affair Manager MCL, Rexy Mawardijaya tak banyak menanggapi tentang dikeluarkannya izin prinsip tersebut. Sebab dirinya belum mengetahui langsung izin itu.

“Coba saya ceknya dulu mas. Karena saya sedang perjalan di luar kota,” sambung Rexy melalui pesan pendeknya.

Untuk diketahui, sebelumnya Pemkab Bojonegoro juga pernah mengeluarkan izin soil investigation (pengetesan kualitas tanah) sebelum izin gangguan (HO). Sekarang bupati kembali mengeluarkan izin prinsip yang mendahului IMB.

Dibaca : 1209x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>