Selasa, 21 Mei 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Kunjungan Kerja SKK Migas Jabanusa

Bupati Kokok dan Dirut BPE Curhat Masalah Industri Migas di Blora

Editor: samian
Rabu, 15 Mei 2019
Ahmad Sampurno
KUNKER : Bupati Djoko Nugroho saat menerima kunjungan kerja jajaran SKK Migas Jabanusa.

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Kunjungan kerja (Kunker) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jawa, Bali, Nusa Tenggara (Jabanusa) beserta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Blora, menjadi kesempatan baik untuk menyampaikan persoalan sektor Migas di Kabupaten Blora Jawa Tengah, Rabu (15/5/2019).

Kunker dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi dan diikuti oleh Field Manager Pertamina EP 4 Cepu, Afwan Daroni, External Affairs Manager ExxonMobil, Dave A. Seta, dan perwakilan Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning (PEPC ADK), Muhammad Karyanto.

Pada kesempatan itu, Bupati Djoko Nugroho, menyampaikan beberapa permasalahan yang saat ini terjadi di Kabupaten Blora. Pertama adalah akan beroperasinya produksi Migas oleh PEPC ADK. Bupati mempertanyakan manfaat apa yang bisa dirasakan Kabupaten Blora atas adanya produksi ini.

Produksi Migas harus memberikan manfaat untuk daerah di sekitarnya. Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang rencana produksi PEPC ADK di Kabupaten Blora.

"Kami mohon agar Pemkab Blora dilibatkan sehingga Blora bisa mendapatkan efek positif dari aktivitas migas nanti,” kata Bupati Djoko Nugroho.

Kedua adalah permasalahan jaringan gas rumah tangga (Jargas) di wilayah ring satu Central Processing Plant (CPP) Gundih Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, yang ada di Desa Sumber, Kecamatan Kradenan. Bupati menyayangkan ribuan jaringan yang telah terpasang sejak 2013 hingga kini mangkrak tak teraliri gas.

“Dulu kami ditawari program jargas, saya tidak setuju jika diperuntukkan untuk Blora Kota atau Cepu. Saya putuskan untuk masyarakat desa yang terdapat di ring satu Blok Gundih saja," ujar pria yang karib disapa Kokok ini.

Upaya tersebut bertujuan agar mereka bisa merasakan manfaat hasil buminya. Namun entah mengapa, dari 4000 jaringan gas rumah tangga yang terpasnag sejak 2013, hingga kini baru sekira 600 sambungan saja yang teraliri gas.

"Tolong SKK Migas bisa membantu kami terkait jargas ini,” tegas Bupati Kokok.

Bupati memabandingkan jargas yang ada di Semarang yang sudah mengalir. Padahal, gas berasal dari Blok Gundih. Sedangkan jaringan gas rumah tangga di Blora sendiri terkesan terbengkalai.

"Bantu kami komunikasi dengan PGN,” lanjut Kokok.

Dia berkeinginan, gas yang diambil dari perut bumi Kabupaten Blora, bisa dirasakan manfaatnya untuk warga Blora lebih dahulu. Kondisi tidak menguntungkan. Karena wilayah lain sudah menikmati gas, sementara warga Blora belum menikmati.

Sementara itu, Dirut BUMD PT. Blora Patra Energi (BPE), Christian Prasetya menambahkan, jika dahulu pihaknya dijanjikan mengelola gas untuk dikembangkan menjadi bidang usaha daerah. Namun hingga saat ini juga tidak terlaksana.

“Setiap ada pergantian pimpinan, kesepakatan lama selalu dilupakan sehingga Blora selalu dirugikan. Mumpung SKK Migas ke Blora, kami curhatkan karena ingin semua ini diluruskan,” ucap Christian Prasetya.

Dirinya juga mempertanyakan kejelasan hak Participating Interest (PI) terhadap pengelolaan Blok Randugunting yang wilayah kerja pertambangannya ada di wilayah Blora dan Rembang. Diketahui, saat ini Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting sedang melakukan eksplorasi di Desa Krikilan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.

“PI itu didasarkan atas wilayah kerja pertambangan (WKP), bukan letak sumur Migas. Maka sudah seharusnya BUMD Blora bisa ikut PI Blok Randugunting," kata dia.

Namun, lanjut dia, hingga kini juga belum jelas berapa besar PI yang bisa diikuti untuk mengelola blok tersebut.

"PI beda dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang didasarkan pada letak mulut sumur,” tegasnya.

Banyaknya permasalahan migas yang terjadi di Kabupaten Blora ini langsung dirangkum oleh jajaran SKK Migas.

Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi, berjanji akan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder guna mencari jalan terbaik atas seluruh masalah yang diperoleh selama kunjungan di Blora.

“Sebagai orang baru, saya merasa tertantang dengan kondisi Blora ini. Terimakasih atas semua permasalahan yang dikemukakan," ujar Nurwahidi.

Semua itu akan menjadi catatan SKK Migas. Sehingga pihaknya tidak bisa memberikan jawaban saat itu juga.

"Akan kita diskusikan dahulu dengan pihak pihak terkait. Paling tidak dalam dua bulan lagi, SKK Migas akan mengundang Pemkab Blora untuk diskusi lebih mendalam,” janjinya.(ams)

Dibaca : 218x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan