Rabu, 13 Desember 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pengisian Perangkat Desa di Blora

Bupati Tak Ingin Seperti Bojonegoro

Editor: samian
Minggu, 19 November 2017
Ahmad Sampurno
Bupati Blora, Djoko Nugroho.

SuaraBanyuurip.comAhmad Sampurno

Blora – Dalam proses pengisian perangkat desa di wilayahnya, Bupati Blora, Jawa Tengah, Djoko Nugroho, tidak ingin terjadi permasalah seperti di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

“Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Bojonegoro yang sudah melakukan pengisian perangkat desa, terjadi banyak permasalahan. Kami tidak ingin masalah yang sama terjadi di Blora,” kata Bupati Djoko Nugroho.

Saat ini, permasalahan yang ada di Bojonegoro tengah ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dan menyeret sejumlah nama kepala desa di wilayah setempat.

Selain itu, bupati  juga memiliki wacana untuk dibuat kesepakatan bersama antara kepala desa dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terkait pengisian perangkat desa. Wacana itu disampaikan Bupati Djoko Nugroho menyikapi kabar yang berhembus di desa-desa yang mempertanyakan pengisian perangkat desa didanai desa, namun yang menangani kabupaten.Bupati merasa terusik dengan kabar tersebut.

“Saya mendengar ada yang mengatakan pengisian perangkat desa didanai desa, tapi kok yang menangani kabupaten. Kalau memang ada yang mengatakan seperti itu, monggo dipilih, ditangani desa saja atau kabupaten,” ujarnya.

Dirinya memberikan kesempatan pihak desa melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menenentukan sikap. “Silakan dibicarakan dulu para kades dan camat. Nanti keputusannya seperti apa, silakan disampaikan ke kabupaten,” tandasnya.

Pihaknya menegaskan, akan menuruti apa pun keinginan para kades sepanjang kades mau bertanggung jawab. Kokok, sapaan akrab Djoko Nugroho mengaku pengisian perangkat desa membuatnya ketar-ketir. Sebab, bupati memperkirakan akan muncul banyak tekanan dan politisasi. Menurut dia, bukan berarti jika pengisian perangkat desa ditangani kabupaten, pihak desa akan terbebas dari permasalahan.

Kepala Inspektorat Blora, Bambang Darmant, mengusulkan dibuat kesepakatan bersama pengisian perangkat desa. Kesepakatan bersama dari seluruh kades itu harus didasari keikhlasan dan tanpa paksaan pihak mana pun.

“Selain itu, harus dijauhkan pula dari sikap sungkan terhadap kades-kades lain. Misalnya kades yang satu setuju, kades yang lain ikut-ikutan setuju,” terangnya.

Diketahui, Pemkab Blora telah meminta desa-desa yang akan melakukan pengisian lowongan perangkat desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut di APBDes 2018. Jumlahnya minimal sebesar Rp 20 juta. Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Bondan Sukarno atas nama Bupati Djoko Nugroho kepada para camat dan kades beberapa waktu lalu dirinci pula peruntukan anggaran sebesar Rp 20 juta tersebut.

Berdasarkan tahapan yang sudah ditetapkan Pemkab Blora, pendaftaran dan penerimaan berkas bakal calon perangkat desa akan dibuka 15- 23 Februari 2018. Adapun tes tertulis bagi calon perangkat desa dilaksanakan serentak 15 April 2018. Tes tertulis melibatkan perguruan tinggi dalam pembuatan soal dan pengoreksian jawaban. (ams)

Dibaca : 1279x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan