Rabu, 20 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Buruh Distrik Satu Kawengan Banyuurip Ikut Mogok Kerja

Editor: samian
Sabtu, 06 Mei 2017
Ali Imron
TUNTUT HAK : Demo mogok kerja di kantor Distrik Satu Kawengan Desa Banyuurip, Kecamatan Senori, Tuban, Jawa Timur.

SuaraBanyuurip.com

Keberadaan sumber minyak dan gas bumi (Migas) tak selamanya memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Musti juga terdapat hal yang dirasa mengecewakan dan berujung pada gejolak sosial. Aksi mogok kerja buruh migas Cepu, Blora, Jawa Tengah dan Tuban, Jawa Timur misalnya.

Aksi buruh yang tergabung dari Serikat Pekerja Kontrak Pertamina (SPKP) Cepu hari Jumat (5/5/2017) kembali terjadi untuk melakukan mogok kerja di kantor Distrik Satu Kawengan, di Desa Banyuurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Aksi kesekian kalinya ini meminta Kerja Sama Operasional (KSO) Pertamina EP, PT Geo Cepu Indonesia (GCI) segera memenuhi hak pekerja. Ada empat tuntutan yang dilayangkan meliputi, segera perpanjang kontrak driver & Cit angkutan ringan, selesaikan pembayaran simponi, aktifkan BPJS kesehatan, dan bayarkan gaji tepat waktu.

Seorang buruh Migas asal Desa Banyuurip, Kecamatan Senori, Jasmani, langsung mengirimkan pesan singkat kepada suarabanyuurip.com terkait aksi mogok kerja yang dilakukan bersana rekan-rekannya tersebut. Sesuai instruksi pimpinan SPKP Cepu, masing-masing buruh demo di wilayahnya sampai haknya terpenuhi.

"Kalau bekerja di kantor Banyuurip demonya ya disini," terang pria yang juga menjadi anggota Bank Sampah Delima binaan Pertamina Eksplorasi Produksi (EP) Asset 4 Field Cepu.

Segendang seirama dengan ucapan ketua basis Distrik Satu Kawengan, Hariyanto. PT GCI tidak bisa melakukan pemecatan driver secara sepihak. Sebenarnya aksi telah dimulai sejak hari Kamis (4/5) kemarin pukul 13:00 WIB. 

"Selama ini buruh di buat bingung oleh perusahaan GCI," ungkap anggota Federasi Serikat Buruh (FSB) Migas ini.

Selama ini pemecatan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak GCI meresahkan buruh. Disinyalir managemen memecat hanya menuruti kepentingannya sendiri. Secara logika jelas tidak masuk akal, PT GCI menghentikan driver lama sebanyak 28 orang tetapi anehnya malah mengangkat driver baru sebanyak 30 orang.

Hal ini yang diperjuangkan juga oleh para buruh, jangan sampai pekerja Migas menyengsarakan rakyat.

Tak hanya menuntut, Hariyanto juga memberikan solusi kepada GCI. Apabila memang perusahaan bijak dan mensejahterakan rakayat, untuk driver yang di PHK bisa diplot ke bagian lain yang memang lagi kosong.

"Tapi kenapa itu belum dilakukan," imbuhnya dengan nada geram.

Menanggapi gelombang demo pekerjanya, Humas KSO PT GCI, Yenni Hartatik, belum dapat berkomentar banyak. Saat ini pihaknya masih di Jakarta, dan belum di lapangan.

Luput dari Pengawasan Legislatif Tuban

Tak terpenuhinya hak pekerja Migas KSO GCI asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur, ternyata luput dari pengawasan legislatif setempat. Ketua DPRD Tuban, Miyadi mengaku, belum tahu persis polemik ini.

Politisi partai PKB ini berjanji bakal meminta Komisi A DPRD untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi perusahaan. Upaya ini untuk mengakomodir aspirasi pekerja yang berdomisili di Tuban, supaya segera terpenuhi haknya.

Mendapat instruksi dari ketua dewan, anggota Komisi A, Fahmi Fikroni bekal menjadwalkan Sidak ke kantor GCI. Setelah itu pihaknya bakal hearing, intinya jangan sampai pekerja menjadi korban atas kebijakan manajemen sepihak.

"Kita pasti akan perjuangkan hak-hak mereka," janji pria yang dipercaya sebagai manajer Persatu Tuban ini.

Di mata Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, gelombang demo pekerja Migas GCI ini wajar karena haknya belum diberikan. Semestinya KSO GCI sebelum investasi di wilayah Tuban harus memahami apa kewajibannya sebagai pengusaha.

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Lebih dari itu, apa yang dituntut oleh pekerja tersebut semuanya normatif. Semestinya harus diberikan oleh KSO GCi pada tenaga kerja (Naker).

Apabila hak pekerja tidak dipenuhi, tentu ini menjadi catatan Komisi A DPRD. Selanjutnya izin operasi GCl bakal dievaluasi. Untuk menindaklanjuti polemik ini, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Pertamina EP Asset 4 Field Cepu sebagai pemilik wilayah. Sekaligus pengawas operasi Migas SKK Migas Jabanusa.

Tak Pernah Dapat Aduan dari Buruh Migas

Gelombang demo pekerja Migas di kantor Distrik Satu Kawengan, di Desa Banyuurip langsung menjadi perhatian serius Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Tenaga Kerja Tuban. Hanya saja, pihaknya mengaku belum menerima aduan dari pekerja yang berdomisili di Tuban.

Hal tersebut diakui Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja Tuban, Slamet Widodo. Pria Humanis ini justru mengarahkan untuk menghubungi stafnya, Kasi Perselisihan Naker, Ariful.

"Saya tak cari info ke perusahaan karena belum dapat kabar terkait demo," sergah Ariful melalui pesan singkatnya.

Untuk langkah selanjutnya, sebaiknya pekerja membuat surat tertulis kepada instansinya supaya dapat ditindaklanjuti. Hal serupa juga diakui Kabag Humas dan Protokol Setda Tuban, Agus Wijaya.

"Belum bisa memberi tanggapan, saya konfirmasi dulu ke Naker," jelasnya.

Menyikapi tak terpenuhinya hak pekerja Migas, Kepala Urusan Humas SKK Migas perwakilan Jabanusa, Moh. Fatah Yasin, mengarahkan untuk mengkonfirmasi langsung ke Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyar.

"Beliau yang berwenang untuk komen di media," singkatnya.

Hanya saja, pesan singkat yang dikirim sejak pukul 12:00 WIB hanya dibaca oleh Ali Masyar. Belum ada respon apapun. (Ali Imron)

Dibaca : 1508x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan