Jum'at, 27 April 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Cara Kang PD Optimalkan Penyerapan Naker dan Pengusaha Lokal

Editor: samian
Senin, 26 Maret 2018
dok/sbu
Cawabup Bojonegoro, Pudji Dewanto (Kang PD).

SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro - Jumlah pengangguran di Bojonegoro, Jawa Timur, meningkat. Berdasarkan data di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker) setempat, angka pengangguran tahun 2016 sebanyak 20.238 orang, dan bertambah menjadi 23 320 pada 2017 lalu.

Menurut salah satu Calon Wakil Bupati Bojonegoro (Cawabup) Bojonegoro, Pudji Dewanto, seharusnya dengan meningkatnya industri migas ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam penyerapan tenaga kerja maupun peluang usaha bagi warga lokal. Karena banyak industri turunan dari kegiatan yang berlangsing.

Dia mengungkapkan, masih tingginya jumlah pengangguran ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kurang maksimal dalam mengambil peluang pekerjaan dalam setiap kegiatan industri. Peluang pekerjaan yang diambil selama ini berdasarkan kebutuhan perusahaan. Bukan berdasarkan jumlah lowongan yang ada.

"Seharusnya pemkab bisa meminta kuota peluang pekerjaan yang ada. Misalnya, dari jumlah 100 tenaga kerja yang dibutuhkan, Bojonegoro bisa minta berapa persennya," jelasnya kepada suarabanyuurip.com, Senin (26/3/2018).

Setelah mendapatkan kepastian kuota naker barulah mempersiapakan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan persuahaan.

"Baru mereka dilatih keterampilan sesuai standart dan kriteria yang dibutuhkan," tegas direktur perusahaan consultan kehutanan di Jakarta ini.

Begitu juga dengan peluang usaha, lanjut Kang PD, sapaan akrab Pudji Dewanto, dapat lebih dimaksimalkan jika berdasarkan prosentasi dari nilai proyek yang akan dikerjakan investor. 

"Contohnya, dari total proyek yang dikerjakan berapa persennya harus diberikan kepada lokal. Bukan peluang apa yang bisa dikerjakan pengusaha lokal," jelasnya.

Semua itu, menurut Kang PD, dapat dilakukan oleh seorang kepala daerah dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Dengan begitu masyarakat dapat menerima manfaat dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan investor juga bisa melaksanakan kegiatannya sesuai target. 

"Bupati itu kan preman legal. Sepanjang kebijakan atau regulasi yang dia keluarkan tidak bertentang dengan undang-undang dan untuk warganya, saya rasa sah-sah saja," pungkas Cawabup yang berpasangan dengan Cabup Basuki itu.

Sementara itu, Disperinaker Bojonegoro, mengaku telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan tingginya angka pengangguran. Di antaranya mengoptimalisasikan bursa kerja baik yang ada di Disperinaker maupun Bursa Kerja Khusus (BKK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bojonegoro.

Selain itu, ia juga melakukan kerja sama dengan perusahaan baik lokal maupun luar daerah untuk merekrut tenaga kerja dari Bojonegoro dan melakukan kunjungan ke perusahaan atau Job Canvasing untuk mencari tenaga kerja.

"Jumlah ini akan berkurang ketika proyak gas JTB mulai," kata Kepala Disperinaker Bojonegoro, Agus Supriyanto dalam satu kesempatan.(suko)

Dibaca : 841x
FB
Ada 1 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Selasa, 27 Maret 2018 15:39
kami tidak menginginkan punya Bupati Yang Preman.
Mohammad Mahmudi
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan