Rabu, 13 Desember 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Daerah Tak Perlu Gandeng Investor Untuk Terlibat PI

Editor: nugroho
Kamis, 16 November 2017
dok SBU
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Semua daerah penghasil migas di Indonesia harus menerapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penyertaan modal (Participating Interest/PI) 10% pada wilayah kerja migas.

“Salah satunya di Kabupaten Bojonegoro,” kata Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Ali Masyhar, kepada Suarabanyuurip.com, Kamis (16/11/2017). 

Permen ESDM No.37/2016 ini dibuat, lanjut Ali Mashar, agar Pemerintah Kabupaten khususnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbebas dari pembiayaan yang selama ini menjadi persoalan dalam pengelolaan PI. 

“Terlebih bisa memutus rantai investor nakal yang mencari untung sendiri," tegasnya. 

Ali Mashar menjelaskan dalam aturan ini kontraktor menawarkan PI 10 persen. Kemudian kontraktor kontrak kerja sama (K3S) membiayai lebih dulu besaran kewajiban BUMD.

Sedangkan pengembalian pembiayaan kepada kontraktor, kata Ali Mashar, dilakukan tiap tahun tanpa bunga (0 persen) dari hasil produksi bagian BUMD dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk BUMD.

“Jadi ngapain harus bingung cari mitra lagi kalau sudah ada ketentuan itu," tandasnya. 

Baja Juga : 

Bupati Minta Kejelasan Aturan PI di J-TB

Menanti Dana Talangan PI Blok Tuban dari KKKS

Dukung Pembiayaan PI KKKS

PT SER Mundur, Pemkab Belum Cari Pengganti

Berharap Nikmati PI Blok Tuban Lebih Awal

Bupati Terima Surat Pengunduran Diri PT SER

Saat ini, ada wilayah kerja migas baru di Kabupaten Bojonegoro yang bisa menggunakan aturan tersebut. Yakni di Lapangan Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru (J-TB) yang dioperatori penuh Pertamina EP Cepu (PEPC) dan Lapangan Sukowati, Blok Tuban, yang kontraknya akan diperbaharui Februari 2018 mendatang. 

“Kami tidak perlu himbau-himbau lagi deh sama daerah, ya memang harus gunakan Permen itu kalau kelola PI yang sekarang,” pungkasnya.

Sebelumnya Bupati Bojonegoro, Suyoto menyatakan masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat untuk terlibat di PI 10 persen Lapangan Unitisasi Gas JTB maupun Blok Tuban.(rien) 

 

 

Dibaca : 335x
FB
Ada 2 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Jum'at, 17 November 2017 11:02
Ini perusahaan asing exxon kok sak enae dewe yo,kok wani wanine nukoni lemah bujui wong2 lokal;negoro asing kok sak karepe dw;pegawene exxon hura2 kayaraya plesir2 dr hotel mewah; sementara wong lokal entek lemahe entek bondone;rugi di bujuk bbs mbek yahmin tergono;berapa triyun keuntungane yahmin teko kulak tanah spekulan tanah kelas kakap iki:
Modinmakyeng
Jum'at, 17 November 2017 10:47
Minyak sdh menjadi produk komersil:perusahaan swasta asing dn lokal pemodal numpang mengatasnamakan kepentingan umum:padahal prinsip bisnis mencari untung sebesarmungkin;apa iya dg fakta demikian minyak masih mengatasnamakan kepentingan negara;mungkin negara amerika dan indonesia;ujung2 nya rakyat disuruh berkorban tanah dibeli 80rb prmtr;disewakan ke exxon harga dolar;parah skl prilaku abdi(pegawe) negara yg lebih pro terhadap asing: rakyat lagi yg rugi;; skk migas dimana? Sbg pengawas; apa ikutan enjoy2;exxon(emcl) operator, sdh byk merugikan warga dn byk melawan hukum tp skkmigas terkesan malah menutupi dn melindungi: ini skkmigas perwakilan dr negara ato agen exxon? Biar Rakyat yg menilai
Handoko mulyohadi
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan