DBH Migas 2020 Turun, Proyek di Bojonegoro Terancam Gagal Bayar

Kamis, 03 Oktober 2019, Dibaca : 844 x Editor : rozaqy

Ririn Wedia
Ketua Komisi D, DPRD Bojonegoro Abdullah Umar,


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memprediksi adanya dampak besar akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tahun 2020  dengan jumlah Rp956.152.352.000 dari estimasi sebesar Rp1,8 Triliun. 

“Pastinya akan berdampak pada pembangunan di Bojonegoro, bahkan banyak proyek yang terancam gagal bayar,” kata Ketua Komisi D, DPRD Bojonegoro Abdullah Umar, Kamis (3/10/2019). 

Baca Lainnya :

    Menurutnya, pelaksanaan proyek seperti perbaikan jalan dan jembatan sebagian besar di Bojonegoro telah ditetapkan didalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun kedepan. 

    Sesuai data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, dari total jalan di Bojonegoro sepanjang 649.838 kilometer, 60 persen masih rusak berat. Ada anggaran yang telah diestimasikan untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut sebesar Rp600 miliar. Sementara untuk jembatan sebesar Rp200 miliar. 

    Baca Lainnya :

      “Kalau tahun depan hanya menerima Rp900 an miliar, bagaimana perbaikan infrastruktur jalan bisa dilakukan dengan maksimal? Kami khawatir, jika target yang sudah dutetapkan dalam RPJMD tidak bisa dilaksanakan sesuai harapan,” tegas Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

      Pihaknya menyesalkan langkah Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Keuangan maupun Kementrian ESDM yang tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemkab Bojonegoro terkait penurunan DBH Migas. 

      “Kami semua menilai, penurunan DBH Migas tahun 2020 sangat tidak masuk akal. Terlebih, produksi di Blok Cepu sedang pada masa puncaknya. Belum lagi faktor pendukung lainnya yang memungkinkan pendapatan DBH Migas Bojonegoro mengalami peningkatan,” tukasnya. 

      Oleh sebab itu, melalui Badan Anggaran (Banggar), pihaknya berencana akan menemui Kementrian Keuangan dan Kementrian ESDM untuk mendapatkan solusi terbaik. Sehingga, penurunan DBH Migas bisa terklarifikasi baik penyebab penurunan itu sendiri, maupun langkah selanjutnya. 


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more