Minggu, 21 Oktober 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Deklarasi Tolak Politik Uang di Pilkada Bojonegoro

Editor: nugroho
Rabu, 14 Februari 2018
ririn wedia
SEPAKAT : Tiga pasangan Cabup - Cawabup Bojonegoro bersama Panwaskab, KPUK, dan Forpimda, sepakat tolak politik uang di Pilkada

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaslukab) Bojonegoro, Jawa Timur, mendeklarasikan tolak dan lawan Politik Uang dan Politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 Juni 2018 mendatang yang dilaksanakan di Pendapa Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (14/2/2018). 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Polres Bojonegoro, Kodim 0813, Pimpinan DPRD, Kejaksaan Negeri , Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), seluruh Komisioner Panwas Kabupaten Bojonegoro, KPU Bojonegoro, mahasiswa dan tokoh masyarakat.

Juga pasangan calon bupati-wakil bupati Bojonegoro beserta partai politik pendukung. Namun dari empat pasangan calon, hanya tiga yang hadir. Yakni Cabup Mahfudhoh, Cabup Basuki, dan Cawabup, Mitrotin.

"Setelah deklarasi ini, kami berharap semua pasangan calon tidak melakukan politik uang dan politisasi SARA. Kalau ada laporan di lapangan, kami siap memprosesnya dan menindaklanjuti sesuai prosedur," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Bojonegoro, M Yasin, di sela-sela acara kepada Suarabanyuurip.com, Rabu (14/2/2018). 

Pihaknya tidak menampik jika pemilu baik kepala daerah maupun legislatif selama ini tidak lepas dari politik uang. Hal inilah yang membuat Panwaslu harus bekerja lebih giat lagi agar tidak ada pelanggaran dalam Pilkada mendatang. 

"Ini sebagai pembelajaran kami, dan menjadikan langkah awal untuk mengubah skema pengawasan salah satunya dengan deklarasi hari ini," tandasnya. 

Menurutnya, politik uang dan politisasi SARA adalah hambatan dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan kondusif. Sehingga, semua elemen masyarakat terutama yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada harus menyatakan perlawanan pada politik uang. 

"Karena, politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan politisasi SARA berpotensi mengganggu hubungan persaudaraan atau silaturahmi," pungkasnya.(rien)

Dibaca : 742x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan