Kamis, 13 Desember 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Demi Kilang Tuban, Bupati Kebut Ring Road

Editor: samian
Rabu, 03 Januari 2018
Ali Imron
Bupati Tuban, Fathul Huda.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban - Sebelum proyek Kilang (New Grass Root Refinery and Petrochemial/NGRR) Tuban rampung, Bupati Tuban, Jawa Timur, Fathul Huda, berencana memangkas Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai proyek fisik Ring Road atau Jalan Lingkar Selatan (JLS). Hal tersebut setelah Pemerintah Pusat, tak jadi mengucurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek nasional di Bumi Wali (sebutan lain Tuban).

“Ring Road harus ada sebelum Rosneft beroperasi,” ujar Bupati Tuban, Fathul Huda, kepada suarabanyuurip.com, saat dijumpai di Mapolres Tuban, Rabu (3/1/2018).

Dalam waktu dekat, Bupati dua periode tersebut bakal meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Miyadi untuk menganggarkannya. Minimal jalur melingkar di lima kecamatan itu, mampu mengurangi kemacetan di jalur tengah Tuban dan pantura.

Sekalipun menyerap APBD, proyek sebesar Rp300 miliar ini bakal dikerjakan sebaik mungkin. Planing pria asli Kecamatan Montong, jalan tersebut bisa dilalui oleh kendaraan besar.

"Jika JLS belum jadi Tuban macetnya luar biasa,” imbuh bapak dari empat anak ini.

Masyarakat Tuban juga diminta memahami kebijakan ini. Awalnya pusat menjanjikan bakal mengucurkan APBN untuk bangunan fisik. Ternyata beberapa kali ditagih, justru mengatakan tidak ada biaya. Satu-satunya cara hanya mengalokasikan APBD, yang tahun 2018 sebesar Rp2,4 triliun lebih.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Tuban, Miyadi, mengamini rencana tersebut. Pihaknya bersama Bupati telah berusaha sesuai prosedur. Pertama daerah telah menyiapkan lahan ring road sepanjang 20 Kilometer (Km).

“Itu membutuhkan waktu 3-4 tahun,” beber politisi PKB Tuban ini.

Waktu itu janji APBN untuk membiayai bangunan fisik ring roadnya, akan tetapi sampai sekarang belum terealisasi. Apapun kondisinya jika masyarakat masih percaya dengan Pemkab dan DPRD, ada kewajiban menganggarkan melalui APBD.

Sudah barang tentu, proyek ini nantinya belum sesuai harapan. Paling cepat dimulai pada tahun 2019. Untuk besarannya berdasarkan kebutuhan, dan akan dihitung dulu dengan dinas terkait.(Aim)

Dibaca : 5397x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>