Kamis, 21 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Desa Ring 1 Blok Tuban Terima Dana Rp 1,03 Milyar

Editor: nugroho
Senin, 23 Februari 2015
SuaraBanyuurip.com
salah satu bagian isi UU No6/2014 tentang Desa

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Pemerintah Desa (Pemdes) Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku telah menerapkan Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2015.

Sekretaris Desa Campurejo, Susilo Wandriyo, mengungkapkan, di dalam APBDes 2015, total pendapatan yang diterima Desa Ring 1 Lapangan Sukowati, Blok Tuban, sejumlah Rp 1,03 miliar. Besaran itu terdiri dari bagi hasil pajak daerah sejumlah Rp 47 juta, retribusi daerah Rp13 juta dan dana desa dari pusat sejumlah Rp 100 juta. Sehingga total dari pusat Rp145 juta ditambah ADD tahun ini sejumlah Rp923.674.000.

“Ketemunya Rp 1,03 miliar itu. Hanya informasi yang kami terima dana desa dari pusat masih belum sepenuhnya dari jumlah yang disebutkan Undang-undang Desa,” katanya.

Susilo menyebutkan, dengan pendapatan itu, penghasilan kepala desa sejumlah Rp5 juta, perangkat desa yang terdiri dari tiga kepala dusun (Kasun) dan tiga kepala urusan (Kaur) sejumlah Rp2,5 juta. Sedangkan sisanya untuk pemberdayaan desa seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDA).

“Kalau kami menyambut positif Undang-undang desa itu, karena dari awal pemerintahan Kades Edi Sampurno sudah tertib administrasi,” tegasnya.

Bapak tiga anak itu menjelaskan, sebelum Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, seluruh perangkat desa telah menerapkan besar penghasilan sebesar 30 persen dari pemasukan seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Tanah Kas Desa, dan Tunjangan Pendapatan, Penghasilan Kepala Desa (TPPAD).

Susilo menyebutkan, jumlah TPPAD yang diterima Desa Campurejo setiap tahunnya sejumlah Rp44 juta. Dari jumlah tersebut kepala desa mendapatkan tunjangan sejumlah Rp500.000 dan perangkat desa sejumlah Rp350.000. Sementara dari ADD, kepala desa mendapatkan tunjangan sejumlah Rp700.000 dan perangkat desa sejumlah Rp400.000. Sedangkan dari tanah kas desa (TKD), jumlah tunjangan disesuaikan dari hasil panen tiap tahunnya dengan system sewa.

“Kalau TKD itu, perangkat harus menyewa sebesar Rp12 juta tiap hektarnya. Uang sewa dan hasil panen tetap disetor ke kas desa. Pendapatan perangkat desa dari pengelolaan TKD itu dari intensif saja,” imbuh Susilo.(rien)

Dibaca : 694x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan