Sabtu, 24 Februari 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Desak Pemegang IUP Belum Menempatkan Jamrek Disangsi

Editor: samian
Jum'at, 26 Januari 2018

SuaraBanyuurip.comRirin Wedia

Bojonegoro - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi tegas terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum menempatkan jaminan reklamasi (jamrek) dan jaminan pasca tambang. Hal tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan penempatan dana jamrek dan jaminan pasca tambang pemegang IUP masih sangat rendah.

Hingga awal tahun 2018, persentase pemegang IUP yang menempatkan dana tersebut hanya 50% dari total keseluruhan IUP yang ada atau hampir 5000 IUP yang tetap beroperasi tanpa memenuhi kewajiban mereka.

Mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, penempatan Jamrek dan Jaminan pasca tambang merupakan prasyarat wajib yang harus dipenuhi sejak awal, baik IUP yang berstatus eksplorasi maupun IUP yang telah memasuki fase operasi produksi.

"Persoalan ini menunjukkan tata kelola pertambangan Indonesia masih dibayangi masalah yang serius," kata Manajer Advokasi & Jaringan PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, kepada Suarabanyuurip.com melalui surat elektronik, Kamis (25/1/2018).

Beroperasinya IUP yang tidak menempatkan jamrek dan jaminan pasca tambang adalah bukti nyata dari sistem pengawasan yang tidak berjalan dengan baik.

“Perusahaan yang secara prosedur  menyalahi regulasi dan standar kegiatan pertambangan masih saja dibiarkan leluasa menjalankan kegiatan operasinya. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi,” tegas Aryanto.

Terhitung sejak tahun 2015 hingga 2017, Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) telah memberikan tiga kali surat peringatan. Bahkan, pada bulan Juni tahun 2017 Dirjen Minerba telah menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 1187/30/DJB/2017 perihal Sanksi Penghentian Sementara, untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pertambangan, namun upaya ini tidak cukup efektif.

Data Kementerian ESDM per awal 2018 menunjukkan bahwa persentase pelaksanaan kewajiban jaminan reklamasi dan pasca tambang hanya naik sebesar 2% dibandingkan periode September 2017.

“Secara administratif, pencabutan IUP merupakan langkah yang harus segera diambil upaya melakukan penertiban," tegasnya.

Langkah pencabutan IUP ini tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dalam melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus melakukan pengawasan dan memastikan Pemerintah Daerah benar-benar mencabut IUP yang tidak menempatkan jamrek dan pasca tambang serta menyiapkan sanksi bagi Kepala Daerah yang tidak menjalankannya.

Pemerintah harus menggunakan instrumen pidana, baik yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba maupun UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup (PPPLH), terhadap seluruh perusahaan yang terbukti tidak patuh terhadap kewajiban reklamasi dan pasca tambang yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang signifikan dan menyebabkan hilangnya nyawa.

PWYP Indonesia mendorong pemerintah untuk membuka data ke publik, seluruh daftar nama-nama perusahaan yang tidak patuh menempatkan dana jamrek dan jaminan pasca tambang.

Pemerintah juga harus memberlakukan sekaligus mengumumkan black-list kepada korporasi pelaku kejahatan pertambangan termasuk pemilik sesungguhnya (beneficial ownership) serta memastikan perusahaan maupun pemiliknya tidak mendapatkan layanan publik.

Pemerintah perlu membangun dan mengembangkan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang efektif, responsif dan terintegrasi. Keberadaan mekanisme penangangan pengaduan yang jelas dan berkelanjutan, memungkinkan masyarakat memberikan informasi faktual dan masukan dari lapangan terkait kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

Pemerintah juga harus berfokus pada kesiapan sumber daya manusia pengawasan terutama dalam hal jumlah Inspektur Tambang (IT) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Data Kementerian ESDM (25 Januari 2017) menunjukkan, ketersediaan inspektur tambang masih belum ideal karena hanya terdapat 949 personel (termasuk yang belum mengikuti diklat) untuk melakukan pengawasan ribuan pemegang IUP di seluruh Indonesia.

"PWYP Indonesia mendorong Kementerian ESDM untuk membentuk unit penegakan hukum (gakum) dengan dukungan yang memadai untuk mengefektifkan pengawasan di sektor minerba," pungkasnya.(rien)

Dibaca : 234x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan