Minggu, 19 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Dewan Evaluasi Izin Operasi PT Swabina

Editor: samian
Kamis, 06 Oktober 2016

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

Tuban - Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh PT Swabina Gatra kepada karyawannya, Darwanto tampaknya terus berbuntut panjang. Kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Jawa Timur bersiap mengevaluasi izin operasional anak perusahaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Semen Indonesia (persero) tersebut.

"Kami akan evaluasi izin dari PT Swabina Gatra setelah sengaja mengabaikan instruksi dari Dinas Sosial dan Ketengakerjaan (Dinsosnaker) Tuban beberapa waktu lalu," kata Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, kepada suarabanyuurip.com, Rabu (5/10/2016).

Dalam surat intruksi Nomor 560/986/414.054/2016 tanggal 3 Maret 2016 perihal risalah penyelesaian mediasi, Dinsosnaker meminta PT Swabina untuk memperjakan kembali karyawannya yang di PHK sepihak. PT Swabina Gatra dinilai tidak memiliki alasan yang cukup jelas memberikan sanksi PHK kepada Darwanto.

Situasi berubah dan memanas saat mediasi di kantor dewan hari Selasa (4/10) kemarin, perwakilan Swabina secara tegas menolak dengan syarat mempekerjakan karyawannya kembali. Keputusan tersebut sangat disayangkan oleh dewan, padahal PT SI menghimbau anak perusahaannya untuk menyutujui permintaan Dinsosnaker itu.

"Tindakan Swabina ini jelas melanggar regulasi, dan kami tidak akan tinggal diam," imbuhnya.

Agung menjelaskan, soal peraturan tentang PHK sudah tertera jelas dalam pasal 61 UU 13/2003. PHK dapat dilakukan selama perjanjian kontrak kerja berakhir, tetapi keterangan dari Darwanto kontraknya berakhir bulan Desember 2016.

Dalam regulasi PHK sepihak sebenarnya tidak dapat dilakukan oleh perusahaan, sebab keputusan pemberhentian karyawan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Selama ada permasalahan kinerja, karyawan akan dilindungi oleh UU.

"Kami berharap PHK sepihak ini yang terakhir terjadi di Bumi Wali," tambahnya.

Koordinator Pembinaan dan Pengembangan SDM PT Swabina Gatra, Dasmari menjelaskan, pihaknya mempersilahkan apabila komisi A DPRD hendak mengevaluasi izin operasional perusahaannya. Selama belum ada pencabutan surat PHK pertama, Darwanto tidak akan dipekerjakan kembali.

Kebijakan penuh resiko ini, diambil bukan tanpa alasan. Pertama mengacu hearing bersama Dinsosnaker yang tidak ada titik temunya.

Sekaligus kasus ini sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), serta belum adanya pencabutan surat PHK dari Kepala Seksi Keamanan Tuban, Arifin, maupun Kepala Biro Keamanan PT SI, Suratin Budi Wahyono.

“Selama surat PHK belum dicabut, tentunya instruksi dari Pemda tidak dapat direalisasikan,” tukasnya.

Alasan lain Swabina melalukan PHK sepihak ini, lantaran Darwanto selama kontrak kerja melakukan aksi demo, dan mengganggu ketertiban umum. Oleh sebab itu, pihaknya akan tetap mematuhi pimpinan sebelum ada perubahan kebijakan.

Informasi sebelumnya, Darwanto menerima surat PHK tanggal 1 April 2016 lalu. Sementara kontrak kerja yang disepakati awal berlaku sampai bulan Desember 2016 mendatang. Dia pun mengaku sudah melakukan beberapa mediasi terkait pemecatan, bahkan sampai dengan Dinsosnaker Tuban. (Aim)

Dibaca : 283x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan