Rabu, 20 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Dewan Lebih Utamakan PNS Dibanding Warga Miskin

Editor: samian
Senin, 14 Agustus 2017
Ali Imron
RAPAT : Paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas laporann Banggar dan pemandangan umum fraksi DPRD Tuban.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban - Menjadi daerah termiskin nomor lima se-Jawa Timur, dengan angka 17,14% atau setara 196 ribu jiwa ternyata belum membuat para wakil rakyat di Kabupaten Tuban peduli. Buktinya dengan naiknya tunjangan anggota dewan sesuai PP Nomor 18 tahun 2017, wakil rakyat justru mengusulkan kenaikan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) setempat dibandingkan memperhatikan warga miskin.

"Usulan ini aneh dimata eksekutif," ujar Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, kepada suarabanyuurip.com usai paripurna di gedung dewan, Senin (14/8/2017).

Kalau wakil rakyat benar-benar peduli dengan warga miskin, tentu bukan tunjangan PNS yang diusulkan naik. Melainkan pos anggaran program pengentasan kemiskinan yang ditambah. Dinamika politik inilah yang membuat pemerintah gusar.

Setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data kemiskinan Tuban, anggota dewan justru menyudutkan dan menilai pemerintah tidak mampu menjawab fakta kemiskinan di Bumi Wali (sebutan lain Tuban). Padahal semua anggaran dan program diketahui dan dibuat bersama-sama antara legislatif dan eksekutif.

Usulan kenaikan tunjangan PNS ini tetap akan dikaji lebih dalam. Apakah setelah dinaikan tunjangannya, ada jaminan peningkatan kinerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kalau tidak ada komitmen peningkatan kinerja tentu tambahan tunjangan ini sia-sia," imbuh politisi PKB Tuban ini panjang lebar.

Sebenarnya dua tahun yang lalu, Noor Nahar juga memiliki rencana menaikan tunjangan PNS. Kendalanya belum ada model sistem penilaian kinerja PNS, sehingga sampai sekarang belum terealisasi.

Lebih dari itu, kenaikan tunjangan ini harus disesuaikan dengan keuangan daerah. Bahkan catatan Komisi B DPRD, penyerapan belanja langsung dan tidak langsung belum ada 50%.

"Minimnya penyerapan anggaran di OPD ini yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan daerah," pinta Ketua Komisi B DPRD Tuban, Karjo dikonfirmasi terpisah.

Resikonya apabila penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 minim, usulan OPD dalam Perubahan APBD tahun ini akan banyak yang dipangkas. Logikanya usulan anggaran APBD belum habis, tapi masih minta tambahan lagi.

Besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di akhir tahun juga bakal mempengaruhi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI). Buktinya tahun ini ada pengurangan DAU pada APBD lebih dari Rp 56 miliar.

Adanya usulan tunjangan PNS dari anggotanya juga disesalkan Ketua DPRD Tuban, Miyadi. Politisi PKB Tuban ini menilai, upaya itu untuk menutupi permintaan tunjangan tinggi sesuai instruksi PP 18 tahun 2017.

"Kalau tunjangan PNS tidak diusulkan naik tentu akan menuai protes," tegasnya.

Adanya tambahan tunjangan komunikasi, reses, maupun transportasi bagi anggota dewan, Miyadi meminta juga diimbangi dengan kinerja yang baik. Apalagi tunjangan ini berasal dari APBD, dan harus dipertanggungjawabkan kembali untuk rakyat. (Aim)

 

 

Dibaca : 329x
FB
Ada 1 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Senin, 14 Agustus 2017 17:33
Masya ALLAH...setega itu wakil rakyat. Tunjangan sdh dinaikkan, PNS sdh dpt gaji kok masih diusulkan tunjungan PNS. Punya prasaan tdk hatimu pak dewan. Rakyat miskin di Tuban nomer lima se jatim kok gak malu. Kalau mengusulkan gaji guru honorer atau GTT masih mending. Krn kerjanya seperti sapi perah. Saya tantang guru yg PNS kalau kerjanya bisa maksimal tanpa ada GTT.
rajador
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan