Rabu, 13 Desember 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Perubahan Perda BPH Tak Ada Kejelasan

Dewan Lempar Tenggung Jawab

Editor: samian
Rabu, 06 Desember 2017

SuaraBanyuurip.comAhmad Sampurno

Blora - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Blora, Jawa Tengah, PT Blora Patragas Hulu (BPH) sejatinya hanya user yang mengunakan produk hukum hasil inisiasi DPRD. Hal itu dinyatakan oleh Direktur BPH, Imam Mukhyar, menanggapi sikap DPRD Blora yang melemparkan tanggung jawab Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan BUMD PT BPH.

"Perda itu kan Perda Perubahan BPH diinisiasi dewan. Kalau dewan melakukan inisiasi itu pasti ada alasanya," terangnya, Rabu (6/12/2017).

Pihak dewan yang langsung melemparkan tanggung jawab kepada eksekutif sangat disayangkan. Tidak ada informasi penghentian pembahasan dari dewan.

"Baik surat keputusan maupun surat pernyataan lain yang menyatakan bahwa pembahasan perda dihentikan," kata dia.

Menurutnya, sebelum tanggal (31/12/2017) perda tersebut belum bisa dinyatakan tidak dibahas atau berhenti dibahas. "Karena bisa saja pada tanggal 31 Desamber ada undangan untuk melakukan pengesahan," tandasnya.

Untuk diketahui, mendekati akhir tahun 2017 ini, rencana Perubahan Perda tentang Pembentukan BUMD PT BPH tidak ada kejelasan. Pemkab dan DPRD belum satu kata. Bahkan kedua lembaga tersebut saling lempar tanggungjawab. DPRD menghendaki Pemkab lah yang mengajukan rencana perubahan perda tersebut di tahun anggaran 2018.

Padahal di tahun anggaran 2017 DPRD lah yang berinisiatif mengajukan perubahan perda pembentukan PT BPH. Adapun Pemkab menginginkan agar DPRD melanjutkan pembahasan perubahan perda itu sebagai hak inisiatif DPRD. Lantaran belum ada kesepakatan pihak mana yang akan mengajukan, DPRD pun memutuskan memending dimasukannya perubahan perda pembentukan PT BPH dalam program legislasi daerah (prolegda) 2018.

Belum adanya kesepakatan tersebut mengemuka saat digelarnya rapat paripurna penyusunan prolegda 2018 di DPRD, Kamis (31/11).

Awalnya, juru bicara Badan Legislasi (Banleg) DPRD Siti Nurhanifah membacakan satu persatu usulan rancangan perda yang akan dibahas tahun depan. Perubahan perda pembentukan PT BPH masuk dalam usulan inisiatif DPRD.

Namun sebelum prolegda 2018 itu disepakati oleh seluruh anggota DPRD, Ketua DPRD Bambang Susilo menyela dengan menyatakan perubahan perda PT BPH tak lagi masuk dalam usulan inisiatif DPRD melainkan akan diajukan oleh Pemkab.

"Bagaimana, apakah disepakati perubahan perda pembentukan PT BPH diajukan oleh Pemkab saja?," tanya Bambang Susilo kepada para anggota DPRD. Para wakil rakyat pun setuju dengan tawaran tersebut.

Bupati Djoko Nugroho yang hadir dalam rapat paripurna meminta jangan dulu ada kesepakatan sebelum ada pembahasan lebih lanjut. "Kami minta keputusan prolegda dipending dulu," pinta Djoko Nugroho.

Ketua DPRD pun bereaksi dengan menyatakan proglegda jalan terus lantaran telah melalui pembahasan antara Pemkab dan DPRD.

Namun khusus pengajuan perubahan perda PT BPH dipending dulu. Para anggota DPRD pun menyepakatinya. "Ada 32 rancangan perda yang akan dibahas tahun depan. Sedangkan perubahan perda PT BPH dipending dulu," kata Bambang Susilo.

Sekadar diketahui, rencana revisi terhadap Perda nomor 11 tahun 2005 tentang pembentukan dan pedirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Blora Patra Gas Hulu (BPH), menyusul adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada BPH. Selain itu, untuk meningkatkan Pendapan Asli Daerah (PAD) dari sektor Participating Interest (PI) yang dikelola oleh PT BPH. (ams) 

Dibaca : 81x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan