Kamis, 21 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Dewan Sepakat Raperda LP2B Dijadikan Perda

Editor: nugraha
Rabu, 26 Februari 2014

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro -  Pansus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur menyepakati dan merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Juru Bicara Pansus I, Sumaji, menyampaikan, penyusunan Raperda ini dalam rangka melaksanakan apa  yang telah diamanahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B dan secara substansial diselaraskan dengan Undang - undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031.

Dia menjelaskan, tujuan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

"Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan," tegas Samuji.

Sumaji mengatakan, alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan  yang kehidupannya bergantung pada lahannya terlebih memasuki era industrialisasi minyak dan gas bumi (migas) di Bojonegoro saat ini.

"Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal," katanya.

Padahal disisi lain, lanjut Sumaji, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang LP2B itu nantinya diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Bojonegoro serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

"Keberadaan Raperda ini sangatlah urgen dan dinantikan oleh masyarakat Bojonegoro khususnya serta mendukung dan melindungi ketersediaan akan kebutuhan pangan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan kebutuhan Pangan Nasional pada umumnya," pungkas Sumaji. (rien)

Dibaca : 973x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan