Rabu, 22 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Dirut BBS : Kita Hanya Sebatas Fasilitator

Editor: nugroho
Sabtu, 06 Oktober 2012
dwi
Deddy Afidick, Direktur Utama PT. BBS

SuaraBanyuurip.com - Ririn W

Bojonegoro - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Bojonegoro Bangkit Sarana (BBS) membantah jika pihaknya dikatakan menjual atau menyediakan lahan dari warga yang diperlukan sebagai proyek Lapangan Banyuurip kepada operator Blok Cepu, Mobil Cepu Limited (MCL). Pernyataan itu menyusul terkuaknya dugaan penyerobotan lahan milik Munip, warga Dusun Temlokorejo, Desa Gayam, Kecamatan Gayam, seluas 2000 meter persegi (bukan hektar) untuk kepentingan proyek pengembangan penuh sumur minyak Banyuurip sebesar 165 ribu barel per hari (bph).

"Pihak MCL itu membebaskan tanah sendiri. Mereka sudah mendapatakan tanah yang dibebaskan milik warga. Hanya saja, ada bagian-bagian yang masih bolong (belum ada penyelesaian). Nah, peran BUMD ya disitu, memfasilitasi lahan yang ternyata masih bolong," jelas Direktur Utama (Dirut) PT BBS, Dedd Afidick kepada www.suarabanyuurip,Sabtu (06/10/2012).

Menurut dia, ada beberapa keleluasaan yang bisa dilakukan BUMD yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh MCL sehingga jika ada sedikit masalah diserahkan kepada BBS. Dicontohkan, salah satu kasus yaitu pada saat pemilik lahan sudah setuju harga, MCL miminta agar surat-surat diperiksa lebih dulu.

Sementara untuk memeriksa surat itu, lanjut Deddy, pemilik lahan diberi uang muka Rp. 5 juta sesuai peraturan. Akan tetapi pemilik lahan meminta lebih. Karena menurut peraturan tidak boleh lebih dari Rp 5 Juta, maka BUMD bersedia memberikan tambahannya.

"Begitu minta BUMD, kami akan memfasilitasi lebih fleksibel. Artinya jika mereka minta uang muka lebih akan kita bayar, tapi nanti pada waktu pelepasan hak tidak dengan BUMD melainkan dengan MCL," sergahnya.

Kasus lain yang digambarkan pria berkacamata minus ini adalah adanya kasus sengketa lahan yang harus berurusan dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dipastikan memakan waktu sangat lama. Padahal proyek pengembangan penuh lapangan minyak Banyuurip tidak bisa menunggu lama.

"Proyek itu kan tidak bisa menunggu lama. Jadi yang dilakukan BUMD ya memfasilitasi agar cepat selesai. Akan tetapi akte pelepasan hak yang dibuat itu langsung dari pemilik lahan asli dengan MCL," tegas Deddy.

Deddy juga membantah jika pihaknya menjual atau mencarikan lahan untuk MCL. Karena kapasitas BUMD dalam hal ini hanya sebagai fasilitator. Selama ini, kata dia, ada hampir 1000 meter persegi tanah yang masih bolong atau bermasalah, dan 60 hektar lahan yang sudah difasilitasi BUMD hingga tuntas.

"Ada dua kasus pembebasan lahan sekarang. Antara lain kasus pemilik lahan dengan dua bidang tanah namun belum menyelesaikan urusan dengan pemilik lama, serta pemilik lahan dengan satu bidang tanah yang meminta harga tidak masuk akal, yaitu Rp 15 juta/M2 dengan total sebesar Rp 98 Miliar yang hingga kini masih terus kita koordinasikan,"imbuhnya.

Terpisah, Fied Public and Goverment Affair Manager MCL, Rexy Mawardijaya enggan berkomentar terlalu banyak menanggapi pernyataan Direktur Utama BUMD tersebut.

" Memfasilitasi ya artinya mencarikan tanah juga. Pokoknya kita terima bersih dari BUMD dan tinggal pakai saja," jawabnya singkat melalui Blackberry Messanger. (rin/suko)

Dibaca : 946x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan