Minggu, 19 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Kisah Pilu Rodliyyah

Ditampar Suami Masuk Bui

Editor: nugroho
Jum'at, 23 Juni 2017
ririn wedia
DEMO : AMPK mendatangi Pengadilan Negeri Bojonegoro menuntut agar Rodliyah dibebaskan.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Dukungan agar Rodliyyah dibebaskan terus mengalir. Tak sepantasnya korban KDRT itu hidup di balik terali besi.

RODLIYYAH tidak pernah sedikitpun membayangkan jika akan duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai terdakwa perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).  Wanita 36 tahun asal RT.01/ RW/01 Desa Kedungbondo, Kecamatan Balen, itu sebelumnya telah menjadi korban kekerasan suamianya, Zainudin (42).

Data dari Aliansi Maysarakat Peduli Keadilan (AMPK), peristiwa kelam kehidupan Rodliyyah itu dimulai pada 22 Desember 2016, sekira pukul 17.45 WIB. Suaminya yang menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Cangakan tiba-tiba kalap, dan kemudian menampar dan mencekiknya.

Karena ketakutan dan merasa kelesamatannya terancam, Rodliyyah berusaha sebisa mungkin membela diri dari amukan suaminya. Rodliyyah mengangkat kaki dan mengenai suaminya yang saat itu mencekiknya. Rodliyyah berhasil meloloskan diri.

Kemudian mendatangi Polsek Kanor untuk melaporkan peristiwa KDRT yang dialaminya. Namun upayanya mencari keadilan ditanggapi dingin. Begitupun permintaannya untuk dilakukan visum ditolak dengan alasan akan diselesaikan di balai desa.

Selain itu, polisi juga menyampaikan alasan kepada Rodlliyah jika masalahnya adalah interen. Sehingga memintanya untuk kembali pulang ke rumah, dan mengatakan laporannya telah diterima. Padahal tak selembar suratpun Rodlliyah terima dari polsek.

Kemudian pada tanggal 24 Desember 2016 Rodiyyah mendapat panggilan lewat telepon dari Kapolsek Kanor, AKP Imam Hanafi agar datang ke polsek pada tanggal 25 Desember 2016  untuk pemeriksaan laporan KDRT serta mengabulkan permintaan visum yang sebelumnya sempat ditolak.

 Akhirnya Rodliyyah datang memenuhi panggilan. Dia ditemani Ainun Naim melakukan visum di Puskesmas Kanor pada hari itu juga.  Hasil Visum tersebut kemudian diserahkan ke Polsek Kanor.

Dua hari setelah itu,  Rodliyyah kembali mendapat panggilan lewat telepon agar datang pada tanggal 27 Desember 2016, dengan membawa materai guna tanda tangan Berkas Acara Perkara  (BAP). Namun  sesampai di Polsek Kanor, Rodliyyah diminta untuk mediasi, bukan menandatangani BAP seperti yang diutarakan sebelumnya.

Selanjutnya Rodiyyah disuruh membuat laporan ulang, karena laporan yang pertama dinilai terlalu bertele-tele. Kemudian Rodiyyah yang disuruh membuat laporan KDRT tersebut, baru menyerahkan kembali laporanya pada tanggal 4 Januri 2017.

Selang hampir satu bulan, tepatnya pada 6 Februari 2017, Polsek Kanor melakukan pemanggilan kepada Rodiyah melalui telephon atas laporan KDRT tersebut. Gelar adegan reka ulang kejadian perkarapun dilakukan untuk memperjelas konstruksi kasus.

Kepada Polsek Kanor, Rodliyyah menjelaskan bila pada saat itu dirinya ditampar dan dicekik oleh suaminya hingga lehernya terluka. Untuk membela diri dia mengangkat kaki dan mengenai suaminya yang berusaha mendekatinya dengan kalap.

Dari sinilah benih persoalan itu muncul. Karena Zainuddin juga melaporan Rodliyyah dengan kasus yang sama kepada Polsek Kanor, yakni dugaan KDRT. Sehingga posisi Rodiyah yang saat itu sebagai pelapor juga diperiksa sebagai terlapor pada kasus KDRT yang sama.

Seusai melakukan reka ulang, pihak penyidik Reskrim Polsek Kanor memeriksa Rodliyyah dan membuat BAP untuk menetapkan Rodlyyah sebagai tersangka.

AMPK Tuntut Rodliyyah Dibebaskan

Penetepan Rodliyyah sebagai tersangka ini memantik reaksi sejumlah organisasi masyarakat sipil di Bojonegoro seperti Bojonegoro Institute (BI), PMII, KOPRI, KPI, Ademos, IDFos, GMNI, KPR Tuban dan Masyarakat Peduli Keadilan Se-Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Malang. Mereka membentuk sebuah Aliansi Masyarkat Peduli Keadialan (AMPK) untuk menuntut pembebasan Rodliyyah.

Koordinator Aksi, Linda Estri Liyanawati mengatakan, semestinya, Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu S Bintoro dapat memberikan arahan kepada anak buahnya, Kapolsek Kanor untuk menerima laporan korban dengan menggunakan dasar UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menyebutkan pasal 16BAB VI dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan. 

Di mana dalam UU PKDRT pasal 18 kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban dan kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

“Namun dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, Perlindungan KDRT tidak diberikan dan proses selanjutnya status korban beralih menjadi terdakwa,” tegasnya saat melakukan unjuk rasa di depan PN Bojonegoro, Kamis (22/6/2017).

Tidak prosedurnya proses tersebut seharusnya jaksa mengembalikan berkas pada penyidik bukan langsung diterima dan diproses ke pengadilan.

"Mestinya jaksa tidak menetapkan Rodliyyah sebagai terdakwa mengingat laporan Rodliyah ke Polsek Kanor sebagai korban," tandasnya.

Begitu juga semestinya Pengadilan Negeri mampu melihat berkas perkara sebelum dilakukan sidang. Harusnya semua aparat penegak hukum memahami substansi UU PKDRT.

“Jaksa dan Hakim harus membebaskan Rodliyyah dari segala dakwaan, tuntutan dan dinyatakan tidak bersalah," imbuhnya.

Selain itu, AMPK juga menilai Bupati dan Ketua DPRD terkesan abai dan tidak memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2011 tentang pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan. 

Untuk itu AMPK mendesak kepada Bupati dan Ketua DPRD diantaranya agar melek terhadap isu perempuan yang menjadi korban kekerasan dan segera realisasikan Perda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Kemudian, mengoptimalkan fungsi P3A sebagai lembaga pelayanan perlindungan perempuan dan anak

Menurut Linda Estri Liyanawati, pengabaian kepolisian dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terhadap korban kekerasan telah melanggar Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 09 tahun 2005 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang sebutkan dalam BAB III pasal 4 yakni setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah) & Pasal 5 ,pasal 10 – pasal 13. 

Selain itu juga bertentangan dengan Undang-undang (UU) No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 3, 30, dan 71. Kemudian UU Nomor 07 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, serta mencederai isi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tanggal 18 Desember 1979 (CEDAW)

"Optimalkan kembali roh P3A, tempat perlindungan perempuan korban kekerasan dan tegakkankeadilan untuk perempuan korban kekerasan," pungkasnya.

Menanggapi tudingan itu, Kapolres Bojonegoro, Wahyu S Bintoro menegaskan jika pihaknya telah secara procedural dalam menangani perkara Rodliyyah. Karena itu, penyidik juga harus menerima pengaduan dari masyarakat dan harus bisa membuktikan berdasarkan pasal 184 KUHP,  tentang mekanisme pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, sampai dengan rekonstruksi dan gelar perkara untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka sudah ditempuh oleh penyidik dan bahkan hak tersangka juga telah didampingi penasehat hukumnya. 

"Apabila dalam proses penyidikan yang kurang tepat sudah ada mekanismenya dengan mengajukan gugatan pra peradilan," tegasnya.

Untuk itu pihaknya tetap mengikuti proses hukum yang sedang berlaku karena sudah sampai dalam tahap sidang di PN. Dalam sidang pengadilan ini tentu akan bisa dibuktikan mana yang benar mana yang salah.

“Kami yakin majelis hakim akan memutuskan perkara ini dengan adil, seadil adilnya,” pungkasnya.(ririn wedia)

 

 

Dibaca : 421x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan