Rabu, 24 Oktober 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

DPRD Sayangkan Lambatnya Pencairan DAK Pendidikan 2018

Editor: samian
Senin, 04 Juni 2018
dok/sbu
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Suprianto.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegorp, Jawa Timur, mendesak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan tahun 2018 ke seluruh kecamatan, agar bisa dicairkan.

"Siswa SMA tahun ini kan segera lulus, jadi saya minta BPKAD segera mencairkannya," Wakil Ketua DPRD, Sukur Prianto, kepada Suarabanyuurip.com, Senin (4/6/2018).

Dari 28 kecamatan di Bojonegoro, baru 6 kecamatan yang sudah mendapat transfer dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan. Enam kecamatan itu adalah Kecamatan Ngasem, Purwosari, Bubulan, Gondang, Kedewan dan Ngambon. Sementara sisanya, dari informasi yang diterima DPRD sudah mengajukan pencairan DAK tersebut.

Partai Demokrat ini menyayangkan lambatnya BPKAD dalam mencairkan beasiswa tersebut karena di dalam APBD tahun ini sudah dianggarkan. Seharusnya bisa segera direalisasikan tepat waktu.

"Kalau tidak segera dicairkan, kasihan siswa nya yang keburu lulus. Kalau tidak sempat menerima, siapa nanti yang bertanggung jawab," tegasnya.

Dari informasi yang diterima Suarabanyuurip.com menyebutkan, 14 Kecamatan masih dalam proses di BPKAD dan 8 Kecamatan belum mengajukan proposal pencairan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Bojonegoro.

Bantuan tunai ini diperuntukan bagi siswa yang tercatat sebagai warga Bojonegoro baik yang bersekolah di dalam maupun luar Bojonegoro. 

Sama seperti tahun 2017 lalu, besaran DAK bidang Pendidikan sebesar Rp2,1 juta setiap siswa kelas X dan Kelas XI yang masuk dalam kategori orang tuanya miskin atau penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Kemudian untuk siswa kelas XII yang masuk dalam kategori orang tuanya miskin/ Program Keluarga Harapan (PKH) menerima sejumlah, Rp1.050.000 setiap siswa. Selanjutnya, Rp2.000.000 untuk setiap siswa kelas X dan kelas XI yang kategori orang tuanya non miskin/ mampu. Rp 1.000.000 setiap siswa kelas XII yang kategori orang tuanya non miskin/ mampu. 

Berikutnya, Rp 1.000.000 setiap siswa kelas X dan kelas XI yang kategori orang tuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I dan II. Sejjmkah Rp 500.000 untuk setiap siswa kelas XII yang kategori orang tuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan I dan II.

Kemudian Rp500.000 setiap siswa kelas X dan kelas XI yang kategori orang tuanya PNS Golongan III dan IV dan Rp 250.000 setiap siswa kelas XII yang kategori orang tuanya PNS Golongan III dan IV

Sementara itu, Kepala BPKAD Bojonegoro, Ibnu Soeyoeti belum memberikan konfirmasinya terkait hal tersebut.(rien)

Dibaca : 657x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan