SuaraBanyuurip.com – Ririn Wedia Nafitasari
Vice President Public and Government Affairs ExxonMobil, Erwin Martoyo, membantah tudingan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bila pihaknya tidak komitmen melaksanakan penyelesaian masalah 6 item kesepakatan sosio ekonomi. Sebab persoalaan tersebut telah dikoordinasikan dengan Pemkab Bojonegoro dan pihak terkait pada November 2011 lalu.
“Kita tidak akan lari dari kesepakatan (6 item) itu. Karena sampai hari ini kita komitmen untuk melaksanakan penyelesaian masalah tersebut,†tegas Erwin Martoyo usai rapat dengan Komisi VII DPR-RI, BP. Migas, Pemkab dan DPRD Bojonegoro, serta kepala desa dan perwakilan masyarakat sekitar Lapangan Banyuurip di Kantor MCL, Jum’at (17/2).
Dia mengungkapkan, penyelesaian 6 item masalah sosio ekonomi tersebut sudah mencapai hampir 75 persen  dan akan dituntaskan bersama Pemkab Bojonegoro dalam waktu dekat ini. Dia mencontohkan dari 75 persen pengerjaan tersebut antara lain ,adanya kesepakatan gambaran tentang Lapangan Sepak Bola Gayam, pembangunan balai desa, dan perbaikan jalan Kali Glonggong – Temlokorejo.
“Meskipun penyelesaian enam item ini tidak secepat yang diharapkan masyarakat, namun kita tetap berkomitmen untuk mengerjakannya,†kata Erwin.
Dari enam item itu, lanjut dia, ada satu persoalaan yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk menyelesaikannya. Yakni tanah kas desa (TKD) Gayam seluas 13,2 hektar yang hingga sekarang ini masih sulit dilakukan karena kepala desa masih ragu-ragu mencari tempat penggantinya. Selain itu, proses TKD harus melalui persetujuan pemkab dan sampai ke kementrian dalam negeri.
“Kita akan meminta petunjuk Pemkab bagaimana aturan (TKD) sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,†jelas Erwin.
Menurut dia, persoalaan sosial ekonomi masyarakat tidak dapat dibebankan kepada salah satu pihak saja. Melainkan butuh kerjasama dari semua pemangku kepentingan yang ada. Meski demikian, MCL memiliki tanggung jawab MCL untuk memberdayakan masyarakat agar kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif kepada warga.
“Untuk masalah sosial ekonomi jangka pendek kita masih membicarakannya dengan masyarakat sekitar, apa yang mereka butuhkan sehingga bisa ditemukan jalan keluarnya bersama-sama,†ujarnya.
Erwin Optimis, deadline yang diberikan Pemkab Bojonegoro dapat terpenuhi pada 24 Pebruari mendatang.