Rabu, 13 Desember 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Ada Potensi Kerugian Negara

Forkomas Ba-Ja : KPK Harus Usut Sewa Tanah EPF Blok Cepu

Editor: samian
Kamis, 09 November 2017
dok/sbu
Ketua Forkomas Ba-Ja, Parmani.

SuaraBanyuurip.com - d suko nugroho

Bojonegoro – Persoalan sewa tanah untuk fasilitas produksi pertama (Early Production Facility/ EPF) Banyuurip, Blok Cepu, senilai Rp130 miliar, terus bergulir. Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip – Jambaran (Forkomas Ba-Ja) mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, untuk mengusut persoalan tersebut.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal sekitar Lapangan Banyuurip itu mengendus adanya potensi kerugian Negara dan daerah ratusan miliar dari sewa tanah EPF.  Nilai sewa tanah seluas 19,4 hektar (Ha) yang sebelumnya hanya U$$ 928.000 atau setara Rp12 miliar dengan harga sewa per meter perseginya Rp27.000 pada tahun 2008 hingga 2013, tiba-tiba naik menjadi US$ 12,9 juta atau setara Rp130 miliar dengan harga sewa permeternya Rp300.000 mulai November 2013 sampai Desember 2015.

“KPK harus segera turun. Kepolisian dan Kejaksaan juga harus bergerak mengusut kasus ini. Nilai sewa tanah ini sangat tidak wajar,” tegas Ketua Forkomas Ba-Ja, Parmani kepada suarabanyuurip.com, Kamis (9/11/2017).

Potensi kerugian negara yang dimaksud Parmani adalah uang sewa yang dikeluarkan oleh Operator Migas Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), diklaimkan kepada negara. Sedangkan potensi kerugian daerah, uang sewa tersebut tidak masuk kas daerah.

"Selain itu pendapatan daerah juga berkurang karena harus dipotong untuk pengeluaran sewa tanah yang nilainya fantastis," jelasnya.

Parmani kemudian membandingkan dengan harga sewa Tanah Kas Desa (TKD) Gayam seluas 12,8 ha yang digunakan untuk tapak sumur (Well Pad) C Banyuurip pertahunnya hanya sebesar Rp1,3 miliar.

“Kalau alasannya ada kandungannya migas sangat tidak masuk akal. EPF kan hanya untuk memproses minyak saja. Sedangkan sewa TKD yang jelas-jelas di bawahnya ada minyaknya saja tidak sampai segitu,” ungkap Parmani.

Sesuai data yang diperoleh Forkomas Ba-Ja, mitra Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), awal menyewa lahan milik warga hanya sebesar Rp1.500 sampai Rp2.000 per meter perseginya. Lahan tersebut milik beberapa petani di tiga desa di wilayah Kecamatan Gayam yakni Desa Gayam, Begadon, dan Ringintunggal.

“Saya tahu persis, karena saya warga sekitar sini. Saat itu yang menyewa tanah adalah PT Etika, mitra BUMD Bojonegoro,” tandas tokoh masyarakat Desa Brabowan, Kecamatan Gayam itu.

Kejanggalan lainnya yang ditemukan Forkomas Ba-Ja adalah tanah yang di sewa untuk EPF diklaim milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Padahal dari keseluruhan tanah yang disewa tersebut ada tanah kas desa (tanah bengkok milik sekretaris desa dan Kepala Dusun Gayam).http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/pemdes-gayam-tak-miliki-dokumen-kontrak-sewa-epf

Padahal, lanjut Parmani, ketika Pemkab akan membeli atau membebaskan tanah ada proses yang harus dilalui. Salah satunya adalah menganggarkannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jangan-jangan pemkab hanya dibuat kedok saja. Karena saya yakin pembelian tanah itu tidak dianggarkan dalam APBD,” ucapnya.

Untuk itu pihaknya mendorong agar DPRD Bojonegoro terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Karena wakil rakyat yang pertama kali membuka persoalan ini.

“Jangan sampai kasus ini hanya dijadikan bargaining politik, dan berhenti di tengah jalan,” ujarnya.

Karena dalam waktu dekat pihaknya bersama sejumlah tokoh masyarakat di wilayah Gayam akan mendatangi kantor KPK di Jakarta. Tujuannya meminta agar lembaga antirasuah mengusut kasus sewa tanah EPF ini sampai tuntas dan diproses hukum.

“Jika perlu kita akan membawa serta pemilik tanah yang dulunya di sewa untuk EPF,” ujarnya.

Mencuatnya persoalan ini ketika Komisi A DPRD Bojonegoro menemukan kejanggalan nilai sewa tanah EPF saat hearing (rapat dengar pendapat/RPD) dengan EMCL, Pemerintah Desa, dan Pemkab Bojonegoro pada Selasa (7/11/2017). Sewa tanah yang berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp27.000 per meter pesergi, tiba-tiba naik menjadi Rp300.000 per meter persegi.http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/komisi-a-kaji-nilai-sewa-epf-blok-cepu

“Kita akan terus mendalaminya. Segera kita agendakan untuk mengundang SKK Migas, BBS dan mitranya untuk menjelaskannya,” pungkas Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito.(suko)

 

Dibaca : 564x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan