Rabu, 12 Desember 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Forum Mahasiswa Tolak Jokowi di Tuban

Editor: samian
Kamis, 08 Maret 2018
Ali Imron
UNJUK RASA : Forum Mahasiswa Tuban menolak Jokowi datang ke Tuban.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban - Forum mahasiswa yang terdiri dalam Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Ormek) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Tuban menolak kedatangan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Mereka menilai ada tidaknya Jokowi di Bumi Wali (sebutan lain Tuban), tidak berdampak pada masyarakat dan terselesainya beberapa kasus polemik agraria.

"Jokowi hanya hambur-hamburkan uang negara," ujar Ketua Umum GMNI Cabang Tuban, Saiful Anwar, kepada suarabanyuurip.com, di sela sela orasi yang dimulai dari Jalan Tembus Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kamis (8/3/2018).

Puluhan mahasiswa yang mengenakan jas warna merah dan biru itu, melakukan aksi long march sambil berorasi secara bergantian. Sepanjang Jalan Tembus, sampai Jalan Pahlawan, dan Jalan Basuki Rahmat pergerakan mahasiswa tak menemui hambatan.

Ketua Umum GMNI Cabang Tuban, Habib Mustofa, menegaskan, PC PMII Tuban menuntut agar presiden segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami oleh negara hari ini.

Kunjungan presiden ke Tuban juga dinilai strategis untuk bisa membuka dan menerima persoalan di daerah. Dimana kesenjangan tenaga kerja yang dinilai belum selesai secara maksimal, dan sering kali terjadi konflik dengan perusahaan khususnya di kabupaten Tuban.

"Kami meminta agar Presiden segera menuntaskan korupsi E-KTP yang sampai saat ini belum terselesaikan dan merugikan negara," sergah pemuda asal Desa Karangagung, Kecamatan Palang atau ring 1 jalur pipa minyak dari Lapangan Banyuurip, Blok Cepu.

Sementara Ketua Umum IMM Cabang Tuban, Muhammad Yusron, juga meminta Presiden membuat Perpu pengganti UU MD3 yang dinilai akan mengancam demokrasi di Indonesia. Jokowi seakan mengamini UU MD3 yang disahkan oleh DPR.

"Presiden harus sigap soal kenaikan harga BBM yang dinilai mencekik rakyatnya," pungkasnya.(Aim)

Dibaca : 11181x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>