Jum'at, 22 Juni 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Fraksi Gerindra Desak Upah Perdesaan Bojonegoro Dicabut

Editor: nugroho
Selasa, 01 Mei 2018
ririn wedia
Juru Bicara Fraksi Gerinda, Anam Warsito.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro -  Fraksi Gerinda DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, meminta agar Pemkab setempat mencabut Peraturan Bupati (Perbub) no 14 tahun 2015 tentang besaran dan wilayah pemberlakuan upah umum pedesaan (UPP) pada industri karena dinilai tidak pro rakyat terutama kaum buruh. 

"Perbup itu harus segera dicabut," tegas Juru Bicara Fraksi Gerindra, Anam Warsito, kepada suarabanyuurip.com, Selasa (1/5/2018). 

Tahun 2018 ini, besaran UMK di Bojonegoro mencapai Rp 1.720.000, sementara UUP yang  ditetapkan dalam perbub tersebut masih pada angka Rp1.050.000. 

Jika perusahaan menggunakan kebijakan UPP yang dibuat pada masa Bupati Suyoto itu, lanjut Anam, jelas sangat merugikan dan menyengsarakan kaum rakyat kecil khususnya buruh. Ada selisih Rp680.000 antara penetapan UMK dengan UPP. 

"Ini akan membuat hidup kaum buruh di Bojonegoro jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Mereka akan hidup di bawah garis kemiskinan," ucapnya.

Selama ini penetapan UMK berdasarkan kebutuhan hidup layak oleh dewan pengupahan daerah dengan beberapa instrumen di dalamnya.  

Dalil lainnya, dari tinjuan yuridis penetapan UUP melalui Perbub No. 14 tahun 2015 bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor  75 Tahun 2017 tentan penetapan UMK tahun 2018. 

Dalam prinsip hukum, tambah Anam, hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya. Artinya, Perbub tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Gubernur.

"Jika ini dibiarkan akan memunculkan kerancauan hukum," pungkas politisi duduk di Wakil Ketua Komisi A ini.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, Ahmad Faisol, menyatakan, sebelum DPRD meminta Perbup itu dicabut, pihaknya telah menerima surat dari Dinas Imigrasi dan Tenaga Kerja Pemprov Jatim untuk mengkaji ulang UUP. Surat tersebut Nomor : 560/2500/108.4/2018, tanggal 19 Maret 2018, perihal Upah Umum Perdesaan

"Di dalam surat itu, intinya Pemprov Jatim menyampaikan jika Bupati Suyoto tidak memiliki dasar dan kewenangan menentukan UUP," jelasnya dikonfirmasi terpisah. 

Pihaknya mengaku, saat ini sudah melakukan kajian ulang dengan mensinkronkan UUP dengan UU Tenaga Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, hasil kajian telah dilaporkan kepada Pj Bupati untuk ditindak lanjuti. 

"Namun sampai saat ini kami belum menerima disposisi hasil kajian tersebut," pungkasnya.(rien)

Dibaca : 245x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan iklan
iklan