Senin, 19 Agustus 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Honorer GTT K2 Bojonegoro Minta Tunjangan Dinaikkan

Editor: samian
Minggu, 21 Juli 2019
Ririn Wedia
Sekretaris Forum GTT K2 Bojonegoro, Warpian.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Terbitnya surat edaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, nomor 832.4/2219/412.201/2019 tertanggal 18 Juli 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi ASN Dinas Pendidikan dinilai sangat menciderai asas keadilan bagi segenap honorer.

Sekretaris Forum GTT K2 Bojonegoro, Warpian, mengatakan, beban kerja Honorer dengan tunjangan kinerja yang diberikan dinilai masih jauh dari kata layak. Hal inilah yang seharusnya tidak disamakan dengan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kita tahu yang termasuk pegawai ASN adalah PNS dan PPPK, sedang Honorer kategori Non PNS, harusnya penerapan ketentuan SPM tersebut ada pengecualinya bagi guru-pegawai dengan status honorer,” kata Warpian, kepada Suarabanyuurip.com, Minggu (21/7/2019).

Diungkapkan, aturan beban kerja 37,5 jam per minggu merupakan jadwal untuk pegawai ASN, sedang aturan beban kerja bagi pegawai dengan status honorer itu tidak ada dalam aturan manapun. Jadi ironis jika beban kerja Honorer disamakan dengan pegawai ASN sebagaimana isi surat edaran Disdik Kabupaten Bojonegoro.

“Sebagai pengurus Honorer K2 Bojonegoro, kami akan menyambut baik kebijakan tersebut  dengan catatan diimbangi dengan kenaikan tunjangan kinerja GTT/PTT di lingkup Disdik Kabupaten Bojonegoro minimal setara UMP/UMR,” tukas GTT K2 SDN Tengger, Kecamatan Ngasem ini.

Sebagaimana diketahui, tunjangan yang diberikan kepada GTT/PTT Disdik Rp1 juta untuk K2, Rp600.000 untuk non K, dan Rp250.000 bagi GTT penerima SK Penugasan. Dengan besaran tunjangan tersebut sangat tidak logis jika kinerja atau beban kerja harus disamakan dengan pegawai ASN.

"Semoga dalam PAPBD 2019 ini kenaikan tunjangan kinerja yang lebih layak bisa didapatkan oleh teman-teman Honorer (GTT-PTT) Disdik Kabupaten Bojonegoro," ujarnya. Dengan tunjangan yang lebih layak bagi honorer tentu akan menambah motivasi lebih baik lagi dalam mengabdikan diri dan dalam rangka menyambut ketentuan SPM Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

"Mudah-mudahan ada perhatian untuk tunjangan yang layak," imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Hanafi, menegaskan, jika tugas semua guru adalah sama yakni memberikan layanan pendidikan kepada siswa dan siswi sekolah baik PNS maupun Non PNS.

“Terlebih, jumlah guru di Bojonegoro yang non PNS mencapai 3000 orang lebih,” tandasnya.

Pemkab Bojonegoro, menurut Hanafi, akan memberikan kenaikan tunjangan secara bertahap menyesuaikan jam kerja yang telah ditetapkan. Sekarang ini, jumlah tunjangan GTT K2 telah dinaikkan dibanding tahun sebelumnya.

“Pasti akan kami naikkan, Insya Allah tahun 2019, karena kenaikan tunjangan guru dilakukan secara bertahap,” imbuhnya.

Jika semua guru non PNS berkeluh kesah mengajar anak didiknya, mantan Kepala Bakesbangpolinmas ini mengatakan, kualitas pendidikan di Bojonegoro tidak akan mengalami peningkatan. Sehingga diharapkan, semua guru menerima tugas dan kewajiban seiring kenaikan tunjangan yang selalu diupayakan Pemkab Bojonegoro.

“Yang jelas, tunjangan mereka akan tetap naik tetapi secara bertahap,” pungkasnya.(rien)

Dibaca : 2131x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan