Senin, 19 Agustus 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Jika Molor, P-APBD 2019 Bojonegoro Dibahas DPRD Periode Baru

Editor: rozaqy
Selasa, 13 Agustus 2019
Suarabanyuurip.com
Kepala BPKAD Bojonegoro, Ibnoe Soeyoeti

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

 

Bojonegoro - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyampaikan, hari ini akan mengirimkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 ke Gubernur, Khofifah untuk di evaluasi. 

"Hanya saja, masih ada satu berkas yang harusnya dilengkapi belum diserahkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)," kata Kepala BPKAD, Ibnoe Soeyoeti, kepada Suarabanyuurip.com, Selasa (13/8/2019). 

Berkas yang seharusnya dilampirkan tersebut adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Jika itu tidak dilampirkan, bisa jadi Gubernur tidak mensetujui berkas yang sekarang. 

"Bisa gagal ini kalau lampiran itu tidak disertakan. Meski begitu, kami akan tetap mengirimkan hari ini juga supaya lekas disetujui dan dibahas lagi dengan DPRD supaya bisa dilaksanakan," tegasnya. 

Jika memang berkas Raperda P-APBD 2019 dikembalikan, maka lanjut pria asli Sumenep ini, proses pembahasan ditingkat daerah terancam molor. Karena, sesuai aturan, evaluasi Gunernur dilaksanakan paling lambat 15 hari.

"Jika lebih dari itu, maka akan dibahas dengan DPRD yang baru," lanjutnya. 

Dia mengungkapkan, P-APBD yang telah disahkan oleh Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro dan Badan Anggaran DPRD Bojonegoro adalah sebesar Rp7,1 Triliun. Jika pembahasan molor, maka dampaknya adalah pelaksanaan pembangunan dan berimbas pada masyarakat. 

"Imbasnya ke masyarakat, karena tujuan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), I Nyoman Sudana, mengakui jika berkas RKPD belum dilampirkan karena menunggu tandatangan Bupati Bojonegoro. 

"Masih di Bagian Hukum untuk meminta tanda tangan Bupati, tapi tidak masalah ya karena besok bisa menyusul," elaknya. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, menegaskan jika tugas legislatif telah selesai dengan melaksanakan penetapan Raperda P-APBD 2019 pada Senin (12/8/2019) kemarin. 

 

"Setelah itu, ranahnya eksekutif mengirimkan draft Raperda ke Gubernur. Jadi kita tunggu saja hasil evaluasinya," pungkasnya. (Rien).

Dibaca : 412x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan