Jum'at, 26 April 2019
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Kang Sugeng Dorong Pendirian BLK Komunitas di Tiap Kecamatan

Editor: nugroho
Minggu, 03 Februari 2019
ririn wedia
MERAKYAT : Kang Sugeng (berkacamata) dialog dengan pemuda yang ingin pembangunan BLK Komunitas agar dapat pelatihan keterampilan

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Pemuda Desa Bayemgede, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berharap adanya pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan keterampilan untuk menangkap peluang kerja. 

"Selama ini belum ada pelatihan dari instansi manapun. Setelah lulus sekolah ya kerja seadanya atau menjadi buruh," kata Eko Dwi Prasetyo (30), kepada suarabanyuurip.com. 

Pemkab Bojonegoro pernah melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi 12 ribu pemuda, namun belum pernah dirasakan pemuda di sana. Minimnya informasi dan sosialisasi menjadi menjadi penyebab utamnya. 

"Harapannya kedepan itu, ada pelatihan sampai di tingkat desa," tandas pria yang bekerja serabutan ini. 

Pihaknya setuju, jika di setiap kecamatan didirikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas agar bisa memfasilitasi semua pemuda yang ingin mendapatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri sekarang ini.

"Saya dan para pemuda di sini sangat setuju jika ada BLK di setiap kecamatan," tandasnya. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Agus Supriyanto, mengungkapkan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) tahun 2019, dana untuk pelatihan dan sertifikasi bagi masyraakat di Bojonegoro tidak ada 5 persen dari APBD.

"Tidak sampai segitu, karena memang terbatas," lanjutnya. 

Selama ini, Pemkab Bojonegoro telah mengumumkan setiap ada pelatihan dan sertifikasi kepada masyarakat Bojonegoro melalui pemerintah desa (Pemdes) dan website di Matohkarir.com. 

"Pelatihan dan sertifikasi selama ini ada yang dari pemkab, pemprov dan pemerintah pusat," tandasnya. 

Keinginan pemuda desa ini sejalan dengan harapan Sugeng Bahagijo. Calon legislatif (Caleg) PKB DPR RI daerah pemilihan IX itu telah menyiapkan strategi agar dapat memajukan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

"Saya akan mendorong keberadaan BLK Komunitas," sambung pria asli Tuban itu.

Sugeng Bahagijo menyampaikan, kemajuan teknologi dirasakan jauh lebih cepat daripada kebijakan-kebijakan pemerintah. Adanya revolusi Industri 4.0 telah mempercepat dan memaksa pemerintah maupun industri untuk menyiapkan perubahan. 

"Pemerintah dan industri yang tidak siap, jelas akan kalah bersaing," tegas Anggota Komite Pelatihan Vokasi Nasional Kementerian Tenaga Kerja. 

Jika kalah bersaing, lanjut Kang Sugeng, sapaan akrabnya, maka akan sulit untuk menarik pananaman modal dan menciptakan lapangan kerja.

"Kalau lapangan kerja sempit dan terbatas, maka sebuah negara, kota maupun kabupaten akan susah naik kelas dari menegah menjadi maju," tandasnya.

Direktur Eksekutif International NGO Forum for Indonesia (INFID) itu mencontohkan keberadaan pabrik pesawat AS Boeing, tidak saja rajin membuka dan menjangkau sekolah-sekolah menegah untuk menyelenggarakan pelatihan dan pemagangan. Tetapi juga menyediakan dana untuk melakukan advokasi kebijakan agar pemerintah AS lebih peduli dengan kesiapan angkatan kerjanya.

Di dalam Negeri, Presiden RI Joko Widodo telah memulai kebijakan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sebagai fokus dan prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini tepat waktu karena Indonesia harus mengejar kecukupan ketersediaan 56 juta angkatan kerja terlatih (middle skil dan high skill) 15 tahun ke depan sampai 2030.

"Sudah saatnya Indonesia harus duduk sejajar dengan negara negara maju," ucapnya.

Menurut Kang Sugeng, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri telah menerjemahkan kebijakan tersebut dengan langkah-langkah operasional dan nyata dalam berbagai bentuk. Diantaranya memperluas akses dan mutu pelatihan vokasi, bekerjasama dengan industri untuk pemagangan di dalam negeri dan luar negeri. 

"Serta berkolaborasi antara negara dan masyarakat dalam pelatihan kerja dalam bentuk BLK Komunitas di 1.000 lokasi di seluruh Indonesia pada tahun 2019," tegasnya. 

Tidak ada alasan Indonesia tidak mampu karena dengan mengalokasikan 5 persen dana pendidikan sebesar Rp400 triliun di APBN.

"Mestinya dana sebesar itu bukan sanggup untuk membiayai pendidikan formal. Tetapi juga untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja," pungkas Kang Sugeng.(rien)

Dibaca : 469x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>