Rabu, 22 November 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Pembahasan PoD TBR, Blok Gundih

Kementerian ESDM Tak Gubris Surat Bupati

Editor: nugroho
Sabtu, 09 Februari 2013
samian sasongko
SUMUR TBR-A : Pemkab Bojonegoro mendesak kepada pemerintah pusat agar dilibatkan dalam pembahasan PoD TBR.

SuaraBanyuurip.com - Ririn W

Bojonegoro- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur berkeinginan keras agar dilibatkan dalam pembahasan Plan of Development (PoD) Sumur migas Tiung Biru (TBR) Blok Gundih yang dikelola Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP). Dua kali surat yang dilayangkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditembuskan ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) belum mendapat jawaban.

“Sampai sekarang tidak ada respon,” kata Ketua Tim Optimalisasi Kandungan Lokal Pemkab Bojonegoro, Soehadi Moeljono.

Pria yang juga sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bojonegoro ini mengungkapkan, surat kedua Bupati Bojonegoro Suyoto itu dilayangkan Januari 2013 lalu. Isi surat tersebut adalah meminta agar Pemkab Bojonegoro dilibatkan dalam pembahasan PoD sumur migas TBR di Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo.

”Kami sangat berharap bisa dilibatkan dalam pemabahasan itu,” tegas Moeljono.

Menurut dia, dengan dilibatkan Pemkab Bojonegoro dalam pembahasan PoD tersebut akan mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan di TBR sehingga mengetahui secara tekhnis maupun sosialnya.

“Sehingga kita tidak hanya tahu kalau baru ada persoalan disana.  Sebab lokasi pemboran TBR berada ditengah pemukiman masyarakat yang pasti rentan teradap gejolak sosial,” ucap Moljono menerangkan.

Untuk itu, dirinya berharap Pemkab Bojonegoro dilibatkan dalam pembahasan PoD TBR agar ketika terjadi gejolak sosial masyarakat bisa turun tangan dan ikut mencari jalan keluar.

“Kita lihat dalam perjalannya kan, di Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo sana sering terjadi aksi  warga baik itu tuntutan maupun penghadangan,” ungkap mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro ini.

Soehadi juga menegaskan, tidak setuju jika dalam pembahasan PoD TBR itu Pemkab Bojonegoro diwakilkan oleh SKK Migas karena selama ini tidak pernah diajak koordinasi.

“Koordinasi saja tidak pernah, kok diwakilkan. Itu tidak mungkin karena belum pernah sama sekali Pemkab Bojonegoro diajak membahas hal itu,” pungkas Moeljono.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kusharianto, mengaku, tidak mengetahui sama sekali kegiatan yang sudah berjalan di Sumur migas TBR.

“ Kalau untuk PoD ya tahunya saat pembahasan di Blok Cepu oleh Mobil Cepu Limited (MCL) dulu. Tapi untuk Pertamina EP kami belum mendengar sama sekali,” timpal Politisi Partai Golkar ini. (rien)

Dibaca : 1794x
FB
Ada 2 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Minggu, 31 Januari 2016 10:14
disedot buat negara coii... kalau mau ikut dirikan lagi negera jonegoro. sedoten dewe kalau bisa.
remuk
Minggu, 10 Februari 2013 12:55
Itu bukti kalau Jakarta tak pernah mau tahu kondisi di daerah. Padahal, harusnya mereka sadar kalau yang disedot minyaknya itu bumi yang setiap hari dipijak wong Jonegoro. Ayoooo Kang Yoto dan Kang Setyo Hartono, sampeyan ora usah wedi, Wong Jonegoro mendukungmu. Nek perlu ndang dicabut ae ijine.
tunggal dulur
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan
iklan