Senin, 18 Juni 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Kemiskinan Tuban Rangking Lima Se-Jatim

Editor: samian
Selasa, 09 Januari 2018
Ali Imron
Bupati dan Wakul Bupati Tuban, Fathul Huda - Noor Nahar Hussein.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban - Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2,4 Triliun lebih di tahun 2017, ternyata tak mampu dioptimalkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Jawa Timur, untuk menurunkan kemiskinan. Sesuai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, prosentase kemiskinan di Bumi Wali (sebutan lain Tuban) hanya turun 0,47% dari 17,14% di tahun 2016 atau nomor urut lima dari bawah se-Jatim.

"Sekarang kemiskinan Tuban kalau gak salah 16,87%," ujar Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, saat dikonfrontir suarabanyuurip.com di kantor dinasnya Jalan Kartini Nomor 2 Tuban, Selasa (9/1/2018).

Prosentase yang kurang dari 1% tersebut, lantas tak membuat puas pemkab. Salah satu pemicunya jumlah penduduk naik, sehingga penurunan kemiskinan sedikit.

Evaluasi rutin akan dilakukan, tepatnya pada minggu ketiga Bupati Tuban, Fathul Huda, mengajaknya untuk mendengarkan presentasi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sekarang Bupati dua periode tersebut, masih mengecek proyek yang dikerjakan di tahun 2017.

Minimnya tren turun kemiskinan 2017, membuat Noor Nahar berpikir kedua kali menambah anggaran pada OPD yang konsen mengentas kemiskinan. Pada dasarnya kemiskinan, itu yang terpenting sasaran yang tepat dan program yang baik.

"Menambah anggaran itu tak penting," imbuh pria kelahiran Kelahiran Rengel.

Dalam mengentas kemiskinan bukan hanya program dari daerah, tapi program dari Pemerintah Pusat juga sangat banyak. Mulai Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Beras Sejahtera (Rastra).

Program tersebut yang harus diintegrasikan, karena kalau tidak tepat sasaran tak jelas kemana penggunaan uangnya. Politisi PKB Tuban ini mencontohkan, seperti KIS itu katanya diberikan kepada 50% dari jumlah penduduk kenyataannya tidak.

"Saat kunjungan saya tanya punya KIS jawabannya tidak, ini kan aneh," tegas Wabup dua periode ini.

Data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban, jumlah penerima KIS di tahun 2017 sebanyak 6.461 orang. Data tersebut perlu divalidasi ulang, karena kenyataannya masih banyak orang miskin yang belum punya tiga penjaminan di atas.

Pelaksana Tugas (PLt) Kepala Dinkes Tuban, Endah Nurul, menjelaskan, validasi data penerima KIS telah dilakukan setiap bulan. Ada 6.461 orang yang pengobatannya ditanggung APBD.

"Ada yang dibiayai dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat dan jumlah penerimanya masih koordinasi dengan Dinsos," sambungnya.

Kasi Statistik Sosial BPS Tuban, Eni Astutik, membenarkan kalau kemiskinan di Bumi Wali berada di urutan lima terbawah dari 38 Kabupaten/kota se-Jatim. Sekalipun Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2018 Rp2 juta lebih, tapi tak berarti diikuti penurunan angka kemiskinan.

"Ada 2.000 jiwa yang terlepas kemiskinan," sambung perempuan asal Kecamatan Soko.

Pada tahun 2016 lalu, jumlah warga Tuban yang miskin mencapai 198.350 jiwa dari 1,3 jiwa penduduk Tuban. Adanya tren turun sebesar 0,47%, sekarang warga miskin di Bumi Wali masih196.100 jiwa.(Aim)

 

 

Dibaca : 10895x
FB
Ada 1 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Rabu, 10 Januari 2018 19:25
Kembangkan usaha kecil menengah, lakukan kepelatihan, pengawasan dan pendampingan terhadap pelaku usaha.
Bagas
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan iklan
iklan