Komisi B Pastikan Pemerintah Pusat Tidak Kurangi DBH Migas Bojonegoro

Senin, 07 Oktober 2019, Dibaca : 307 x Editor : samian

Ririn Wedia
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri.


SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memastikan, jika Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak akan mengurangi jatah Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) di Bojonegoro tahun 2020 nanti.

“Untuk memastikan keyakinan itu, kami mendatangi Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM hari ini,” kata anggota Komisi B, Lasuri, kepada Suarabanyuurip.com, Senin (07/10/2019).

Baca Lainnya :

    Hal itu, lanjut dia, sudah sesuai dengan undang-undang no 33 tahun 2004 tentang desentralisasi fiskan pemerintah dan daerah. Sehingga, bisa saja angka yang dipasang di website resmi Kementerian Keuangan untuk DBH Migas sebesar Rp956 miliar untuk tahun 2020 masuk di pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk.

    “Bisa jadi, di APBD Perubahan Bojonegoro mendapat tambahan lagi yang lebih besar,” ungkapnya.

    Baca Lainnya :

      Menurut pria yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran ini, dengan adanya pendapatan DBH Migas sebesar Rp965 miliar akan mempengaruhi besaran APBD Induk. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya belum menerima draft KUA PPAS APBD Tahun 2020 dari Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro.

      “Pastinya, akan ada efisiensi anggaran. Artinya, ada beberapa proyek yang harus ada penguragan anggaran agar bisa dibagi rata dengan proyek lainnya,” tukas Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN).

      Semua program pembangunan yang masuk di dalam KUA PPAS tentu saja menjadi prioritas termasuk perbaikan jalan dan pembangunan jembatan. Tidak ada penundaan proyek di tahun 2020 mendatang, namun bisa disiasati dengan pengurangan anggaran pada kegiatan yang tidak bersifat darurat. (rien) 


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more