Rabu, 24 Oktober 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Komisi VII DPR RI Desak Kontrak Blok Tuban Segera Diteken

Editor: samian
Selasa, 03 April 2018
Ali Imron
CPA Mudi Blok Tuban di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendesak Pemerintah dan Pertamina segera meneken kontrak baru Blok Tuban. Kalau perjanjian syarat dan ketentuannya (terms and conditions) bisa disepakati antara Pertamina dan partner Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Semuanya harus bersama Pertamina," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, saat dikonfirmasi suarabanyuurip.com melalui pesan singkatnya, Selasa (3/4/2018). 

Alumnus ITS Surabaya ini membenarkan, jika Petrochina juga dikabarkan bakal menerima hak kelola di Blok Tuban kembali. Untuk berapa porsinya, Satya belum mengetahuinya karena semuanya belum final.

Kabar terlibatnya KKKS asal Tiongkok di Blok Tuban, langsung ditepis oleh Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jabanusa, Ali Masyhar.

Pria ramah ini mengaku, belum menerima informasi apapun soal mitra Pertamina di blok Migas yang saat ini masih dikelola Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ).

"Sejauh yang saya tahu sampai saat ini tidak ada itu, juga penekenan kontrak baru belum tahu," sergahnya.

Hal senada disampaikan Humas SKK Migas Jabanusa, Doni Aryanto. Terkait info terlibatnya Petrochina di Blok Tuban, mungkin lebih tepatnya langsung ditanyakan ke Kementerian ESDM, karena yang memiliki kewenangannya adalah mereka.

"Langsung konfirmasi ke Kementerian ESDM," pinta Doni sapaan akrabnya.

Dikutip dari media Katadata.co.id, Petrochina sepakat untuk kembali mengelola Blok Tuban yang saat ini status kontraknya perpanjangan sejak 1 Maret sampai 1 September 2018.

Vice President Supply Chaib Management & Operation Support Petrochina, Gusminar, berharap dalam waktu dekat kontrak Gross Split Blok Tuban diteken.

"Draf kontrak sudah jadi, kami ada diposisi 11,25%," terangnya di Jakarta pada Senin (2/4) kemarin.

Sebelumnya, Kementrian ESDM telah mengeluarkan surat yang dikirimkan ke Kepala SKK Migas dan Dirut Pertamina. Surat tertanggal 15 Maret 2018 itu diteken Plt Direktur Jenderal Migas, Ego Syahrial atas nama Menteri ESDM.

Dalam surat itu disebut, Pertamina atau afiliasinta mendapatkan 78,75% di Blok Tuban. Sementara badan usaha/badan usaha tetap eksisting yang berminat mendapatkan 11,25%. Sisanya untuk BUMD sebesar 10%. (Aim)

Dibaca : 535x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan