Jum'at, 27 April 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Komitmen P2M-SG Entas Kemiskinan Tuban

Editor: nugroho
Kamis, 29 Maret 2018
Ali Imron
ENTAS KEMISKINAN : FGD antara konsultas P2M-SG, SI, dan Kades ring 1 SG di Kecamatan Kerek dan Jenu.

SuaraBanyuurip.com Ali Imron

Tuban- Program Pemberdayaan Masyarakat Semen Gresik (P2M-SG) yang diprakarsai Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) sekaligus konsultan bekerjasama dengan PT Semen Indonesia (SI) berkomitmen mengentas kemiskinan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

P2M-SG ini akan mendampingi 26 desa dalam membuat program. Dengan memanfaatkan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) senilai Rp250 juta per tahun dari perusahaan untuk program pemberdayaan masyarakat.

"P2M-SG memiliki tujuan jangka panjang dan pendek," ujar Direktur KPR Tuban, Nunuk Fauziyah, kepada suarabanyuurip.com, usai Fokus Grup Diskusi (FGD) bersama kepala desa se-Kecamatan Kerek dan Jenu di Jalan Dr Soetomo Tuban, Kamis (29/3/2018).

Nunuk menjelaskan, tujuanya jangka panjangnya adalah SI dapat mewujudkan program secara partisipatif, mandiri dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan program, perusahaan BUMN berkomitmen untuk membangun masyarakat yang semula kurang berdaya menjadi berdaya dan mandiri sesuai dengan visi bersama.

Perusahaan tambang yang pusat operasinya di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, itu juga dapat membangun modal sosial masyarakat melalui penumbuhan kepedulian terhadap kelestarian, dan kenyamanan lingkungan. Sekaligus menjaga seluruh hasil-hasil pembangunan melalui prakarsa masyarakat setempat. 

Melalui program ini, SI mendorong tumbuhnya para relawan masyarakat yang mampu menjadi teladan, dan inspirator masyarakat untuk turut terlibat secara aktif dalam menjamin keberhasilan pembangunan Pemerintah Daerah. Keberadaan P2M-SG di Area SI dapat memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses dana CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Fokus jangka pendek munculnya kesepemahaman bersama antara maksud dan strategi konsep P2M-SG," terang alumnus aktifis PMII Tuban. 

Dukungan moral yang diperoleh sebagai bentuk sinergi yang kemudian dijadikan fakta integritas sebagai legal formal bahwa kepala desa mendukung adanya program pemberdayaan masyarakat di ring satu SI. 

Karena meninggat adanya Surat Bupati Tuban Tanggal 25 Agustus 2017 Nomor 050/4585/414.201/2017, perihal partisipasi pembangunan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/corporate social responsibility (TSP/CSR) dalam bentuk kegiatan pemberdayaan dengan model pemberdayaan yang berorentasi pada output dan outcome.

"Sebab itulah P2M-SG ini merupakan program yang bersinergi dengan pemerintah daerah guna membantu pemkab, salah satunya yaitu pengetasan kemiskinan yang menjadi tanggung bersama," ujar Nunuk.

Sementara itu, ada beberapa dasar Hukum pelaksanaan P2M-SG. Mulai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara Pasal 88 ayat (1) BUMN dapat menyisikan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usahakecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar. Pasal 90 BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 Ayat (1) kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan kemasyarakatan desa. 

Dilanjutkan pada Pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan kwalitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

Pasal 94 Ayat (4) pelaksanaan program dan kegaitan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa. 

"Terakhir Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pasal 7 ayat 2 program bina lingkungan sebagaimana di maskud ayat 1 yakni bina lingkungan fisik, sosial dan usaha mikro kecil dan koperasi," jelas Nunuk. 

Terpisah, Kasi CSR Semen Gresik Kerja Sama Operasional (KSO) Semen Indonesia, Siswanto, membenarkan adanya forum discution group (FGD) bersama konsultan P2M-SG dan kepala desa. 

"Hasil FGD klaster kedua tadi ada di pendamping program," singkat pria berkumis tebal itu. 

Sementara, Kepala Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Arif Rahman Hakim, menjelaskan, ada beberapa catatan dari kepala desa ring 1. Dalam membuat program harus disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing desa. Juga program yang dibuat harus berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat ring 1.

Selain itu dalam merekrut pendamping desa, harus benar-benar qualified dan mengutamakan warga ring 1. Terakhir dalam penyaluran program kepada masyarakat, P2M-SG akan melibatkan peran aktif lembaga dan organisasi yang ada di desa.

"Semoga program ini dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ring 1," pungkas mantan aktifis PMII Jogja itu. (aim)

Dibaca : 874x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan