Senin, 25 September 2017
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Komnas HAM Pantau Persoalan Migas di Bojonegoro

Editor: nugraha
Rabu, 19 Juni 2013
suarabanyuurip.com/ririn
PERTEMUAN : Pejabat Pemkab bersamsa Muspida, dan K3S menggelar rapat membahas persoalan migas di Bojonegoro.

SuaraBanyuurip.com - Ririn Wedia

Bojonegoro - Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, untuk memantau pesatnya perkembangan industrialisasi migas diwilayah setempat, Rabu (19/6/2013).

Tim Komisioner Komnas HAM, Muspida, Tim Optimalisasi Kandungan Lokal Pemkab Bojonegoro, Muspika Kecamatan Gayam, dan Kepolisian Resort Bojonegoro melakukan pertemuan di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro. Pertemuan itu juga dihadiri kontraktor kontrak kerja sama (K3S) Migas yang beroperasi di Bojonegoro yakni Mobil Cepu Limited (MCL), operator Migas Blok Cepu, Joint Operating Body Pertamina -PetroChina East Java (JOBP-PEJ), operator migas Blok Tuban, dan Pertamina Eksplorasi dan Prodsuksi (PEP), operator migas Tiung Biru (TBR).

Wakil Ketua Komisi Kerukunan antar Umat Beragama MUI Pusat, Manajer Nasution, mengungkapkan, kunjungan Komnas HAM ke Bojonegoro ini untuk melakukan pemantauan persoalan pertambangan dan kandungan migas yang sangat besar disetiap wilayahnya.

"Ada empat hal yang mendasar yang mendasari kedatangan kita kali ini," ungkapnya.

Empat hal tersebut diantaranya kasus pembebasan lahan yang hingga kini belum selesai, yaitu milik Ali Mukarom yang meminta harga diluar nalar yakni sekira Rp 3 triliun, serta lahan milik Rasyid Rasidin yang masih dalam proses di MA. Kedua masalah Corporate Sosial Responbility atau CSR dari perusahaan migas yang beroperasi.

Ketiga masalah lingkungan disekitar proyek migas sering terjadi seperti kebisingan suara, debu, dan lain sebagainya. Keempat adalah pemberdayaan masyarakat lokal.

"Tadi kami juga mendapatkan gambaran mengenai keberadaan Perda Konten Lokal No. 23/2011 yang didalamnya membela kepentingan rakyat," tegasnya.

Dia menyatakan, Bojonegoro saat ini patut dilakukan pantauan karena kandungan minyak dan gas bumi yang sangat besar, bahkan potensi minyak nasional ada disini. Apalagi pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat terkait permasalahan pembebasan lahan yang tak kunjung usai.

"Kami akan turun langsung ke lapangan yaitu di wilayah Ring satu Blok Cepu, Blok Tiung Biru dan Blok Tuban untuk mengetahui langsung persoalan yang ada," tandas Nasution.

Pria berkacamata minus ini menyatakan, setelah melakukan pemantauan ini rombongan akan ke DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan hasil pemantauan tersebut.

Terpisah, Bupati Suyoto mengaku, menyambut positif kunjungan Komnas HAM di Kabupaten Bojonegoro dan sekilas memberi gambaran tentang Perda No. 23 Tahun 2011 tentang Kandungan Lokal yang dijadikan sebuah antisipasi konflik sosial.

"Saya tentu senang, mereka mendukung adanya Perda Konten Lokal ini," sambung Suyoto, sumringah. (rien)

Dibaca : 990x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan