Rabu, 19 September 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan

Laporkan Perusahaan Tuban Tak Mau Bayar UMK

Editor: samian
Sabtu, 06 Januari 2018
Ali Imron
Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal PTSP, dan Naker Tuban, Ariful Makhsun.

SuaraBanyuurip.comAli Imron

Tuban - Sebanyak 55.000 pekerja di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kini tak perlu khawatir jika perusahaan tempatnya bekerja tak mau membayar Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2018 sebesar Rp2.067.612/bulan. Karena dapat melaporkan kepada pengawas Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jatim, dan sanksi akan diterima oleh perusahaan bandel tersebut.

"Semua perusahaan di Bumi Wali (sebutan lain Tuban) telah mampu membayar UMK 2018," ujar Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PM-PTSP dan Naker) Tuban, Ariful Makhsun, saat dikonfirmasi suarabanyuurip.com, melalui sambungan telepon genggamnya, Sabtu (6/1/2018).

Ariful sapaan akrabnya, merasa senang karena 840 perusahaan sanggup membayar UMK. Sudah barang tentu, akan berdampak pada kesejahteraan pekerja dan ekonomi Tuban.

Jika suatu saat ada pekerja yang mengeluh soal gaji di bawah UMK, silahkan laporkan ke Disnaker Provinsi Jatim. Tim pengawas bakal langsung ke Tuban, untuk memeriksa kebenaran laporan tersebut.

"Akan ada sanksi yang diputuskan di pengadilan," terangnya.

Pria ramah ini beberapa waktu lalu telah koordinasi dengan Disnaker Jatim. Hasilnya tak satupun perusahaan Tuban mengajukan penangguhan, atas ketidaksanggupan bayar UMK. Untuk 50 perusahaan skala kecil-menengah yang awalnya dicurigai tak mampu, kenyataannya juga tak melaporkan.

Terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 75 tahun 2017 terkait Upah Minimum Kabupaten/kota pada tahun 2018, juga disambut baik oleh Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto. Dengan tidak adanya penangguhan, berarti sebentar lagi kesejahteraan puluhan ribu pekerja lebih baik.

"Jika UMK tak dibayarkan ekonomi pekerja akan lemah," sergah politisi Partai PAN Tuban ini.

Dalam Undang–Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang standart kerja, pasca surat UMK keluar selama 10 hari perusahaan diberikan waktu penangguhan apabila tidak mampu. Jika hal itu tidak dijalankan, konsekuensinya harus membayar UMK 2018.

Disinilah Disnaker memiliki peran penting. Apabila ada yang menggaji karyawannya di bawah UMK harus disanksi. Sebaliknya jika hal itu belum dilakukan oleh Disnaker, Komisi A bakal mengawasinya.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2018 ada lima kabupaten/kota di Jatim yang memiliki UMK tinggi di atas Rp3,5 juta. UMK Kota Surabaya Rp3.583.312, Kabupaten Gresik Rp3.580.370, Kabupaten Sidoarjo Rp3.577.428, dan Kabupaten Mojokerto Rp3.565.660.

Sedangkan lima kabupaten/kota yang menerapkan UMK paling rendah se-Jatim di atas Rp1,5 juta, mulai Kabupaten Ngawi Rp1.569.832. Untuk Kabupaten Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Magetan memiliki UMK sama sebesar Rp1.509.816.(Aim)

Dibaca : 6644x
FB
Ada 2 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Selasa, 27 Maret 2018 11:55
slmt siang,mf ini saya bkrja d perusahaan sub telkomsel..mulai thn 2015 kami di gaji cm 1jt/bln..sblm itu gaji kami di atas umk..ap bisa di tindak?
prasetyo
Minggu, 07 Januari 2018 21:41
Kalo yang bekerja di perusahaan cabang dari SBY bagaimana pak? Mohon pencerahannya agar tidak salah kaprah
tyaxrony
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan