LPJ Dinilai Bermasalah Kades di Kabupaten Blora Dipanggil Inspektorat

Kamis, 05 September 2019, Dibaca : 6703 x Editor : rozaqy

Ist
AUDIT : Inspektorat Blora Memeriksa LPJ Kades di Kabupaten Blora


SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Inspektorat Blora Jawa Tengah,  memanggil sebagaian besar kepala desa di Kabupaten Blora menyusul adanya laporan ketidakberesan pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) desa tahun 2017 dan tahun 2018.

Menurut, Kepala Inspektorat Blora Kunto Aji, pemanggilan itu merupakan tindak lanjut temuan Inspektorat terhadap laporan tahunan desa.

Baca Lainnya :

    "Diperkirakan 70% kepala desa se Kabupaten Blora, dipanggil untuk dilakukan pembinaan,"ungkapnya di gedung inspektorat setempat. Rabu (4/9/2019).

    Dia menyebutkan,  temuan itu berupa pajak yang tidak terbayarkan, kesalahan administrasi, kelebihan pembayaran, pekerjaan fisik yang volume tidak sesuai atau kurang dan kegiatan yang tidak dilakukan.

    Baca Lainnya :

      Dengan adanya temuan ini, lanjut dia, tidak ada sanksi tertentu. Hanya saja, kades harus melakukan pengembalian ke kas desa. Agar masuk sebagai sumber pendapatan di tahun selanjutnya.

      "Saya kedepankan pembinaan," kata dia. 

      Sebab, inspektorat adalah pemeriksa internal pemerintah dan berfungsi sekadar pengawasan saja. 

      "Tapi kami juga auditor dan kami adalah lembaga yang ada sisi pembinaan," tandasnya.

      Selanjutnya,  kalau memang dari pihak desa tidak ada niat baik untuk memperbaiki, tidak menuntup kemungkinan untuk diserahkan kepada pihak aparat penegak hukum (APH).

      Dia memastikan, kegiatan pemeriksaan seperti ini adalah kewajiban inspektorat. Agar semua desa bisa tertib administrasi dalam tata kelola desa.

      Saat disinggung terkait nilai temuan dari Inspektorat, Kunto menyebut jumlahnya bervariasi.  Nilainya sekira Rp2 juta sampai 50 juta.

      "Itu total 2017 dan 2018 kumulatifnya 50 juta," ujarnya.

      Pihaknya menegaskan, temuan tersebut perlu ditagih hingga tuntas dan kepala desa harus mengembalikan semua. 

      Sementara, Kepala Desa Tunjungan, Kecamatan Tunjungan, Yasir mengatakan, di desanya ada temuan pajak sebesar Rp.6 juta yang tidak dibayarkan. Dia mengaku itu bukanlah salahnya. Namun karena beda persepektif saja.

      "Di desa itukan ada tambang galian C. Yang kami pahami itu tidak perlu pajak, tapi menurut Inspektorat harus dibayarkan pajaknya," bantahnya.

      Dengan adanya kejadian ini dia merasa dirugikan. Sebab dia harus melakukan pengembalian dengan uang pribadinya. Selain itu, kata dia,  selama ini pemahaman setiap instansi berbeda. 


      Tidak ada komentar
      Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.

Show more