Kamis, 18 Oktober 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

MAKI Tolak PP Imbalan Pelapor Korupsi

Editor: samian
Rabu, 10 Oktober 2018
Ahmad Sampurno
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

SuaraBanyuurip.com - Ahmad Sampurno

Blora - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan sikap menolak dana imbalan pelaporan korupsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2018.

Sebagaimana diketahui, pada pertengahan September 2018 lalu Pemerintah meluncurkan beleid pemberian imbalan Rp200 juta bagi pelapor korupsi berdasarkan PP tersebut. Dalam PP itu diatur tata cara pelaksanaan peran masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam keterangan tertulisnya, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyampaikan, beberapa poin alasan supa PP itu dicabut. Diantaranya, kondisi keuangan Negara masih defisit dan beban berat untuk sebuah negara berkembang.

"Negara masih membutuhkan biaya untuk pembangunan yang lebih penting, juga ditambah dolar semakin naik sehingga penerbitan PP tersebut belum tepat waktunya karena akan menambah beban keuangan negara," kata Boyamin, Rabu (10/10/2018).

Menurutnya, aktivis anti korupsi bersifat volunter (red,relawan). Sehingga pemberian imbalan tersbut akan menurunkan daya juang relawan anti korupsi. Disisi lain imbalan tersebut akan memberikan peluang oknum aktivis menjadi pemeras karena adanya rangsangan imbalan sebagaimana terjadi dalam cerita film koboi.

"Pasal 165 KUHP menegaskan setiap warga negara untuk berkewajiban untuk melaporkan setiap kejahatan yg diketahuinya," tegas pria yang berkantor di Kebon Jeruk Jakarta Barat itu.

Di tambahkan, pemerintah seharusnya lebih mementingkan peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang masih gagal dan belum mampu meningkatkan index pemberantasan korupsi krn masih dibawah angka 4.

"Kami khawatir isu imbalan ini hanya dipakai untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi," tukasnya.

MAKI konsekuen akan menolak dana imbalan tersebut. Dalam bentuk tidak akan pernah mengajukan imbalan terhadap setiap laporan korupsi yang diajukan MAKI. Kemudian tidak akan pernah membuat rekening badan hukum MAKI sebagai konsekuensi untuk penerimaan imbalan.

"MAKI akan dibiayai secara mandiri oleh para pendiri yang terdiri dari sembilan orang dan sebagian pendiri MAKI adalah lawyer yang berkomitmen untuk tidak menangani kasus-kasus korupsi," pungkas pria berjenggot ini.(Ams)

Dibaca : 426x
FB
Tidak ada komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan iklan
iklan