Senin, 18 Juni 2018
Selamat Datang | Register | Login
Follow us on : tw fb yt rss   
iklan
iklan

Menguji Nyali Calon Bupati Mengubah Perjanjian PI

Editor: samian
Kamis, 29 Maret 2018
dok/sbu
Lapangan Banyuurip, Blok Cepu, sekarang ini sudah berproduksi puncak sebanyak 200 ribu bph.

SuaraBanyuurip.com

Oleh : d suko nugroho

PEMILIHAN Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, kurang dari tiga bulan digelar. Pesta demokrasi ini akan menentukan nasib Bojonegoro lima tahun kedepan. 

Ada empat pasangan calon (Paslon) yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK). Mereka adalah pasangan Soehadi Moeljono - Mitroatin (Mulyo-Atine) dengan nomor 1. Kolaborasi mantan birokat (Sekda Bojonegoro) dan politisi (mantan Ketua DPRD Bojonegoro), ini didukung Partai Golkar - Demokrat.

Pasangan Nomor 2 yakni Mahfudhoh - Kuswiyanto (MK) dengan kendaraan Partai Amanat Nasional (PAN), dan Nasdem. Mafudhoh adalah istri Suyoto, mantan Bupati Bojonegoro, yang menjabat dua periode, dan Kuswiyanto mantan anggota DPR RI. 

Nomor 3 pasangan Anna Muawanah - Budi Irawanto (Anna - Wawan). Duet politikus senayan dan daerah itu diusung PKB - PDI P. Anna adalah mantan anggota DPR RI, dan Wawan sebelumnya anggota DPRD Bojonegoro.

Pasangan no 4 adalah Basuki - Pudji Dewanto (Basudewa). Mereka diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerinda). Basuki adalah mantan Kepala Dinas Perdagangan, dan Pudji Dewanto merupakan direktur perusahaan konsultan kehutanan di Jakarta.

Semakin dekatnya pencoblosan ini dipastikan menjadikan suhu politik di Bumi Angling Dharma -sebutan lain Bojonegoro- memanas. Masing-masing paslon bersama tim maupun pendukungnya telah gerilya dari desa ke desa. Berpindah dari satu kerumunan ke kerumunan warga. Mengumbar janji demi mendapatkan simpati. Visi misi dan segudang program mereka tawarkan. Semua untuk rakyat.

Semua program yang ditawarkan keempat calon hampir serupa. Yang membedakan hanya konsepnya. Semua menyangkut kebutuhan rakyat. Dari pembangunan infrastruktur publik mulai di bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, pertanian budaya, wisata, lingkungan hingga keagamaan.

Tentunya semua program yang disiapkan telah melalui perhitungan matang. Salah satunya pertimbangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bojonegoro. Karena bagaimanapun juga program-program yang dijanjikan ini bakal ditagih rakyat ketika mereka terpilih menjadi Bupati. Untuk dapat merealisasikan, program-program itu dapat dituangkan dalam rencana pembangun jangka menengah daerah (RPJMD). RPJMD merupakan pegangan pemimpin daerah dalam melakukan pembangunan daerah.

Artinya, kunci dari program-program yang ditawarkan paslon itu terletak pada APBD. Anggaran ini merupakan instrumen untuk melaksanakan program yang disusun dalam RPJMD. Oleh karena itu mereka harus piawai memanej (mengelola) anggaran agar tepat sasaran.

Sebagaimana diketahui, tahun 2018 ini, APBD Bojonegoro ditetapkan Rp3,4 triliun. Jumlah itu berasal dari pendpatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. Untuk PAD ditargetkan sebesar RpRp449 miliar, dana perimbangan Rp2,2 triliun, dan DBH Migas dari target 100 persen sebsar Rp1,3 triliun, namun hanya dipasang 70 persen atau sekitar Rp988 miliar.

Besaran APBD ini terus meningkat selama kurun lima tahun terakhir in. Tahun 2013 besarannya Rp2,07 triliun, 2014 Rp2,4 triliun, 2015 Rp2,9 triliun, 2016 Rp3,3 triliun, 2017 Rp3,1 triliun. Besaran APBD Bojonegoro sekarang ini merupakan tertinggi kedua di Jawa Timur, setelah kota Surabaya. Meningkatnya ABPD secara signifikan ini ditopang dari pendapatan dana bagi hasil (DBH) migas. 

APBD ini seharusnya bisa bertambah besar lagi seandainya Bojonegoro memperoleh pendapatan dari Participating Interest (PI) 10 persen Blok Cepu, sejak ditandatangani pada kisaran 2005 silam. Dari 10 persen PI Blok Cepu itu, Bojonegoro mendapat, 4,5%, Blora 2,28 %, Provinsi Jateng 1,1% dan Provinsi Jatim 2,2%.

Pemberian PI oleh pemerintah pusat yang dikelola masing - masing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini bertujuan agar daerah dapat terlibat dalam pengelolaan industri migas di wilayahnya, dan bisa meningkatkan pendapatan daerah. Tidak sekadar menjadi penonton. Namun karena saking besarnya modal yang dibutuhkan, terpaksa perusahaan plat merah di daerah (BUMD) menggandeng investor sebagai penyandang dana.

Seperti BUMD Bojonegoro, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) yang menggandeng PT Surya Energi Raya (SER). Sayangnya, perjanjian bagi hasil dan skema pembayaran keuntungan PI antara ADS dengan SER, tidak menjadikan Bojonegoro beruntung. Bojonegoro sebagai kabupaten yang memiliki jatah PI mendapat keuntungan 25 persen, dan 75 persen untuk SER. Selain itu, Bojonegoro akan menerima revenue (kuntungan) setelah semua modal kerja yang dikeluarkan SER kembali atau balik modal. Artinya, meskipun saat ini Lapangan Banyuurip yang terletak di wilayah Kecamatan Gayam, sudah berproduksi puncak sebesar 200 ribu barel per hari (bph), Bojonegoro belum bisa menikmati keuntungan PI Blok Cepu. 

Masuknya SER ke Bojonegoro pada rezim Bupati Santoso, kala itu sempat mendapat penolakan masyarakat. Ribuan warga dari berbagai kecamatan yang dimotori Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Bojonegoro Institute (BI), menggelar demo besar-besaran di halaman kantor DPRD, Pemkab Bojonegoro, Kejaksaan Negeri dan Polres. LSM yang konsen terhadap transparansi kegiatan industri migas itu meminta perjanjian dibatalkan karena merugikan masyarakat dan ditemukan adanya potensi kerugian daerah cukup besar. Lain itu kerjasama antara ADS dengan SER diniai ngawur. Tak melalui beauty kontest layakanya menggandengan investor dalam penunjukkan perusahaan milik Surya Paloh tersebut.(https://m.detik.com/news/berita/413792/ribuan-warga-bojonegoro-demo-tolak-pt-ser-milik-paloh).

Sayangnya penolakan itu tak digubris para pejabat elit di Bojonegoro. Justru para elit birokrat, politik, dan tokoh berpengaruh sekitar Lapangan Banyuurip membuat demo tandingan. Demo yang dikemas dengan jalan santai mulai Clangap - Gayam, mendukung kehadiran SER sebagai mitra BUMD.

Belakangan terbukti. SER tidak memiliki modal untuk mendanai BUMD Bojonegoro di PI Blok Cepu yang mencapai puluhan triliunan rupiah. SER hanya broker (makelar). Modal yang diperoleh SER dari China Sonangol International Holding. Perusahaan migas yang bermarkas di Hongkong.(https://m.kontan.co.id/news/china-sonangol-suntik-modal-us-200-juta-ke-blok-cepu).

Tragisnya lagi, PT SER yang sebelumnya hanya menjadi mitra BUMD, sebagai penyandang dana,  namun dalam perkembangannya, entah bagaimana terjadi, pada 31 Maret 2009, terjadi perubahan komposisi dalam pengelolaan participating interest. PT SER berubah menjadi pemilik saham mayoritas, yaitu sebesar 99,4887 persen, sisanya 0,5113 persen yang milik PT ADS.(http://www.beritasatu.com/hukum/302037-dugaan-korupsi-blok-cepu-kpk-didesak-usut-keterlibatan-bupati-bojonegoro.html).

Padahal kepemilikan saham oleh PT SER atas PT ADS itu jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. ADS.

Pada Pasal 11 ayat (2) Perda Nomor 8 tahun 2002 disebutkan perbandingan kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Daerah harus lebih besar daripada kepemilikan saham yang dimiliki oleh Badan Usaha dan atau Perorangan.

Selain itu juga Pasal 339 Bagian Ketiga Perusahaan Perseroan Daerah ayat satu (1) Undang – undang No 23/2014, tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan, perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang membentuk perseoran terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki satu daerah.

Namun perjanjian merugikan antara PT ADS dengan PT SER, perusahaan yang konon milik Surya Paloh, itu tetap saja dibiarkan sampai sekarang. Begitu juga penguasaan saham oleh SER. Walaupun itu sudah jelas-jelas merugikan daerah dan masyarakat Bojonegoro, dan melanggar aturan. Tidak ada keberanian dari Bupati sebelumnya, Suyoto untuk mengubah perjanjian PI. Selama 10 tahun memimpin Bojonegoro, Suyoto membiarkan perjanjian tersebut. Tak ada niat mengubahnya. Padahal jika perjanjian itu bisa diubah akan menjadi pundi-pundi pendapatan Bojonegoro, sehingga bisa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur maupun melaksanakan program yang bisa mengurangi tingginya angka kemisikinan.

Begitu juga keempat paslon yang bertarung dalam Pilkada 27 Juni 2018, dari pengamatan penulis, tidak ada yang berani memasukan perubahan perjanjian PI dalam janji politik mereka. Belum ada kandidat yang secara terang-terangan menyuarakan perubahan skema perjanjian tersebut.  Jika perjanjian dan skema PI antara PT ADS dengan PT SER dapat diubah, akan lebih memudahkan para paslon merealisasikan program-program yang menjadi janji politiknya saat menduduki kursi S1. APBD Bojongoro akan semakin besar dibanding sekarang, karena selain memperoleh pendapatan dari DBH Migas, juga PI. Dengan begitu, mereka memiliki kelonggaran mengelola anggaran untuk melaksanakan program-programnya. 

Justru dari keempat paslon, kecuali MK, melakukan penolakan terhadap Dana Abadi Migas yang baru tahap rencana. Belum ditetapkan sebagai perturan daerah (Perda). Karena saat ini konsep dana abadi yang digagas mantan Bupati Suyoto, itu baru diusulkan kepada Gubernur Jatim dan belum mendapat persetujuan. Artinya, lebih mudah menolak Dana Abadi yang baru rencana, ketimbang mengubah perjanjian PI Blok Cepu yang sudah berjalan belasan tahun. 

Belum ada kata terlambat untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Hanya dibutuhkan niat dan keberanian dari calon bupati untuk mengubah perjanjian yang merugikan daerah dan masyarakat Bojonegoro ini.

 

Penulis adalah wartawan media suarabanyuurip.com

Dibaca : 2340x
FB
Ada 1 komentar | Anda sebaiknya login atau register dulu untuk memberikan komentar.
Minggu, 01 April 2018 17:36
Dana Abadi sudah baik dan pada jalur yang benar kok may diungkit, justru akan memunculkan banyak korupsi. Owalah.... baru calon kok sudah punya niatan gitu... apalagi kali sudah jadi malah habis dana abadi dalam kurun 5 tahun pemerintahannya... Benalu...
Yutama
Nama :
Email :

Diperkenankan: <strong>,<em>,<u>
iklan iklan iklan
iklan